[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a97f5b31-206e-487c-a75c-9494fd89da9a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang Sidempuan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang Sidempuan Nomor 3 Tahun 2022","number","3","year","2022","published_date","2022-07-08","effective_date","2022-07-11","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"83cf7aa3-07dc-4292-9807-b06fe839e651","Pembentukan Lembaga Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kota Padang Sidempuan","place_of_enactment","Padang Sidempuan","theme","Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEMBENTUKAN - BADAN - KESATUAN - BANGSA - DAN - POLITIK
2022
Peraturan Daerah (Perda) NO. 3, LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN TAHUN 2022 NOMOR 3
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik menyatakan bahwa penetapan daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik diatur dengan peraturan daerah;\r\nb. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik, menyatakan “kepala daerah dapat melakukan evaluasi dalam rangka melakukan penataan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik guna mengakomodasi dinamika perkembangan pelaksanaan tugas dan fungsi; \n Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 4 Tahun 2021 \n Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, PEMBENTUKAN, JABATAN DAN KEPEGAWAIAN,KETENTUAN PERALIHAN dan KETENTUAN PENUTUP. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2022. \n Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 4 Tahun 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 7 HLM \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padang Sidempuan (Lembaran Daerah Kota Padang Sidempuan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 5 Tahun 2016 Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padang Sidempuan (Lembaran Daerah Kota Padang Sidempuan Tahun 2021 Nomor 4).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 3 Tahun 2022 ini membentuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Padang Sidempuan. Pembentukan badan ini didasarkan pada ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa penetapan daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik diatur dengan peraturan daerah, serta Pasal 20 ayat (1) Permendagri yang sama yang memungkinkan evaluasi dan penataan perangkat daerah untuk mengakomodasi dinamika perkembangan tugas dan fungsi.

Badan Kesbangpol merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dengan intensitas sedang, yang diwadahi dengan 3 (tiga) bidang. Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Kesbangpol akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Kepala Badan Kesbangpol merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon II.b), Sekretaris merupakan jabatan administrator (eselon III.a), Kepala Bidang merupakan jabatan administrator (eselon III.b), dan Kepala Subbagian/Subbidang merupakan jabatan pengawas (eselon IV.a). Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada Badan Kesbangpol dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Kesbangpol diundangkan.\n2. Pejabat yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap menjalankan tugas pokok dan fungsinya sampai dilantiknya pejabat sesuai dengan susunan organisasi Perangkat Daerah yang berpedoman pada Peraturan Daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
PADANG SIDEMPUAN CITY
No. 3, 2022
PEMKO-PSP. Padang Sidempuan City National and Political Unity Agency
MAYOR OF PADANG SIDEMPUAN
NORTH SUMATRA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PADANG SIDEMPUAN CITY
NUMBER 3 OF 2022
CONCERNING
ESTABLISHMENT OF THE NATIONAL AND POLITICAL UNITY AGENCY
OF PADANG SIDEMPUAN CITY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PADANG SIDEMPUAN,

\n\n \n \n

Considering:

that based on the provisions of Article 3 of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 11 of 2019 concerning Regional Apparatus that Carries Out Governmental Affairs in the Field of National and Political Unity, it is stated that the determination of regions that carry out Governmental Affairs in the field of national and political unity is regulated by regional regulation;
that based on the provisions in Article 20 paragraph (1) of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a97f5b31-206e-487c-a75c-9494fd89da9a","actionData","errors"]