[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a9793993-0f4c-4fee-b6a6-4d7088fe4590","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pinrang Nomor 4 Tahun 2023 tentang PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH KARYA \r\nMENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH KARYA LASINRANG","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pinrang Nomor 4 Tahun 2023","number","4","year","2023","published_date","2023-12-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"73d0e312-aa83-444c-a52f-e309dbb041bc","Pembentukan Lembaga Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pinrang","place_of_enactment","Pinrang","theme","PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH KARYA \r\nMENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH KARYA LASINRANG","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAI-IAAN DAERAH KARYA MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH KARYA LASINRANG
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR 4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH KARYA \r\nMENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH KARYA LASINRANG
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 402 \r\nayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun \r\n2014 \r\ntentang Pemerintahan Daerah \r\nsebagaimana telah diubah beberapa kali\r\nterakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 \r\nsebagaimana telah diubah beberapa kali\r\nTahun 2023 tentang Penetapan Pcraturan\r\nPemerintah Pengganti Undang - Undang\r\nNomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja\r\nmenjadi Undang - Undang dan Peraturan\r\nPemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang\r\nBadan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan\r\nPeraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk\r\nHukum Perusahaan Daerah Karya Menjadi\r\nPerusahaan Umum Daerah Karya Lasinrang \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 1945:\r\n2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat UI di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n1822):\r\n3. Undang-Undung Nomor 23 Tahun 2014\r\ntentang Pemerintahun Daerah (Lembaran\r\nNegura Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor\r\n4. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang\r\n(Lembaran Negara\r\nRepublik\r\nIndonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);\r\n5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017\r\ntentang Badan Usaha Milik Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); \n BAB I : KETENTUAN UMUM\r\nBAB II : PENDIRIAN\r\nBAB III : NAMA, LAMBANG DAN TEMPAT KEDUDUKAN\r\nBAB IV : MAKSUD, TUJUAN, RUANG LINGKUP, KEGIATAN USAHA,\r\nWILAYAH USAHA DAN JANGKA WAKTU BERDIRI\r\nBAB V : MODAL\r\nBAB VI : ORGAN DAN PEGAWAI PERUMDA\r\nBAB VII : SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT, DAN \r\nKOMITE LAINNYA\r\nBAB VIII : PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN\r\nBAB IX : PENGGUNAAN LABA\r\nBAB X : TARIF LAYANAN\r\nBAB XI : EVALUASI, RESTRUKTURISASI, DAN PERUBAHAN \r\nBENTUK HUKUM\r\nBAB XII : PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN\r\nPEMBUBARAN PERUMDA KARYA LASINRANG\r\nBAB XIII : KEPAILITAN\r\nBAB XIV : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERUMDA\r\nBAB XV : KETENTUAN PERALIHAN\r\nBAB XVI : KETENTUAN PENUTUP\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2023. \n Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah\r\nKabupaten Pinrang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Perusahaan\r\nDaerah Karya Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten\r\nPinrang Tahun 2001, Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak\r\nberlaku. \n 52 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Karya Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2001, Nomor 14)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengubah bentuk hukum Perusahaan Daerah Karya menjadi Perusahaan Umum Daerah Karya Lasinrang dengan tujuan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah. Perumda Karya Lasinrang bertujuan memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu, serta memperoleh laba dan/atau keuntungan. Kegiatan usaha Perumda meliputi jasa, perdagangan umum, perindustrian, pariwisata, pertanian dan peternakan, serta lain-lain yang strategis dengan persetujuan Kuasa Pemilik Modal (KPM). Modal dasar Perumda adalah keseluruhan modal dan aset Perusahaan Daerah Karya sebesar Rp 944.074.517, yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Organ Perumda terdiri atas KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi. Pengurusan Perumda dilaksanakan berdasarkan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance). Laba Perumda digunakan untuk dana cadangan, peningkatan pelayanan, dividen, tantiem, bonus, dan penggunaan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Evaluasi Perumda dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi, serta penilaian tingkat kesehatan. Restrukturisasi dapat dilakukan jika Perumda terus menerus merugi. Perumda dapat melakukan perubahan bentuk hukum, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran sesuai ketentuan yang berlaku.","transitional_provisions","1. Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, seluruh unit pelayanan Perusahaan Daerah Karya yang telah terbentuk menjadi unit pelayanan Perumda Karya Lasinrang.\n2. Periodesasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.\n3. Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, seluruh kekayaan, hak dan kewajiban Perusahaan Daerah Karya menjadi kekayaan, hak dan kewajiban Perumda Karya Lasinrang.\n4. Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku:\n a. seluruh pegawai tetap Perusahaan Daerah Karya menjadi pegawai tetap Perumda Karya Lasinrang berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu;\n b. seluruh pegawai tidak tetap Perusahaan Daerah Karya menjadi karyawan tidak tetap Perumda Karya Lasinrang berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu.\n c. hak dan kewajiban antara Perusahaan Daerah Karya dengan pegawai Perusahaan Daerah Karya menjadi hak dan kewajiban antara Perumda Karya Lasinrang dengan pegawai Perumda Karya Lasinrang.\n5. Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, penyertaan modal yang telah ditetapkan kepada Perusahaan Daerah Karya namun belum dilaksanakan, menjadi penyertaan modal kepada Perumda Karya Lasinrang.","sanctions","1. Pelanggaran ketentuan Pasal 30 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu – waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.\n2. Pelanggaran ketentuan Pasal 31 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.\n3. Anggota Direksi yang melanggar ketentuan Pasal 51 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Perusahaan Daerah Karya Kabupaten Pinrang","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PINRANG
SOUTH SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PINRANG REGENCY
NUMBER 4 OF 2023
CONCERNING
THE CHANGE OF LEGAL FORM OF REGIONAL COMPANY KARYA
INTO REGIONAL PUBLIC COMPANY KARYA LASINRANG

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF PINRANG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 402 paragraph (2) of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government as amended several times, most recently by Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law and Government Regulation Number 54 of 2017 concerning Regional Owned Enterprises, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning the Change of Legal Form of Regional Company Karya into Regional Public Company Karya Lasinrang;

In View of:

Article 18 paragraph (6) of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a9793993-0f4c-4fee-b6a6-4d7088fe4590","actionData","errors"]