[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a977474e-6f7a-44bb-ad77-414f29e803c0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perikanan Pada Perairan Umum Daratan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2021","number","3","year","2021","published_date","2021-03-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"f7d00c88-aeca-47ba-bc79-76c2001c54db","Kelautan & Perikanan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu","place_of_enactment","Batulicin","theme","Pengelolaan Perikanan Pada Perairan Umum Daratan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGELOLAAN PERIKANAN
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2021/No.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Perikanan Pada Perairan Umum Daratan
ABSTRAK:	\n \n bahwa berdasarkan sumberdaya ikan pada perairan umum daratan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dilakukan pengelolaan dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu; bahwa pengelolaan perikanan pada perairan umum daratan di Kabupaten Tanah Bumbu selama ini belum dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan/pembudiyaan ikan sehingga perlu dilakukan upaya pengelolaan perikanan pada perairan umum daratan yang berkelanjutan dan berkeadilan; bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Pasal 12 ayat (3) huruf a UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengelolaan perikanan pada perairan umum daratan di daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perikanan pada Perairan Umum Daratan; \n Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015; . Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017; Peraturan Meteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29/PermenKP/2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 \n Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Perikanan Pada Perairan Umum Daratan, Berisi Tentang:\r\n1. Ketentuan Umum\r\n2. Pengelolaan Sumber Daya Ikan\r\n3. Koordinasi\r\n4. Kemitraan\r\n5. Pengelolaan Perikanan Oleh Pemerintah Desa\r\n6. Partisipasi Masyarakat\r\n7. Larangan\r\n8. Anggaran\r\n9. Insentif Daerah\r\n10. Pembinaan\r\n11. Sanksi Administratif\r\n12. Ketentuan Penyidikan\r\n13. Ketentuan Pidana\r\n14. Ketentuan Peralihan\r\n15. Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2021. \n 21 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan perikanan pada perairan umum daratan di Kabupaten Tanah Bumbu. \n\n Latar belakang dan tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, mendorong perluasan kesempatan kerja, meningkatkan ketersediaan protein ikan, meningkatkan pengelolaan sumber daya ikan (SDI), meningkatkan produktivitas dan daya saing, meningkatkan ketersediaan bahan baku industri pengolahan ikan, meningkatkan pemanfaatan SDI untuk pengembangan potensi sosial ekonomi dan budaya, serta menjamin kelestarian SDI dan tata ruang.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n\n Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan SDI pada perairan umum daratan, yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan.\n Kegiatan pengelolaan SDI meliputi perencanaan, pemanfaatan, perlindungan, pemberdayaan masyarakat, serta pengawasan dan pemantauan.\n Perencanaan SDI mempertimbangkan zonasi yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.\n Pemanfaatan SDI dilakukan melalui penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pariwisata dan budaya, serta penelitian dan pendidikan.\n Perlindungan SDI meliputi perlindungan ekosistem, jenis ikan, dan genetik ikan.\n Pemberdayaan masyarakat difasilitasi melalui program-program yang meningkatkan partisipasi, kapasitas SDM, modal sosial, dan produktivitas ekonomi.\n Pengawasan dan pemantauan dilakukan secara berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dan aparat penegak hukum, serta melibatkan masyarakat.\n Pemerintah Desa melakukan pengelolaan SDI pada PUD di Desa sesuai dengan kewenangannya.\n Partisipasi masyarakat didorong melalui pembentukan kelompok pengawasan berbasis masyarakat.\n Terdapat larangan terhadap penggunaan bahan kimia, peledak, dan alat setrum dalam penangkapan ikan, serta tindakan yang merusak ekosistem.","transitional_provisions","Kebijakan Daerah mengenai Pengelolaan Perikanan pada PUD yang telah ada sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 31 dikenakan sanksi administrasi berupa:\n\n teguran lisan;\n peringatan tertulis;\n denda administrasi;\n penghentian atau penutupan sementara usaha dan /atau kegiatan;\n pembekuan izin; dan/atau\n pencabutan izin.\n\nPelanggaran terhadap Pasal 31 juga dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TANAH BUMBU
PROVINCE OF SOUTH KALIMANTAN

REGIONAL REGULATION OF TANAH BUMBU REGENCY
NUMBER 3 OF 2021
ABOUT
FISHERIES MANAGEMENT IN INLAND PUBLIC WATERS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TANAH BUMBU,

\n\n \n \n

Considering:

that based on the fish resources in inland public waters are a gift from God Almighty that must be managed by paying attention to the existing carrying capacity and its sustainability to be utilized as much as possible for the welfare and prosperity of the people of Tanah Bumbu Regency;
that fisheries management in inland public waters in Tanah Bumbu Regency has not been able to improve the standard of living and welfare of fishermen/fish farmers so it is necessary to make efforts to manage fisheries in sustainable and equitable inland public waters;
that Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries as amended by Law Number 45 of 2009 concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a977474e-6f7a-44bb-ad77-414f29e803c0","actionData","errors"]