[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a96e44ec-e1bf-49f1-9d95-9149454d7374","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2021","number","12","year","2021","published_date","2021-11-17","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"b4352a21-9358-435d-b1a9-f4268ae07a7e","Kebijakan Perekonomian Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kota Semarang","place_of_enactment","Semarang","theme","Perlindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perekonomian
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2021/No.12
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perlindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa pelindungan dan pengembangan ekonomi kreatif sebagai upaya pengembangan kapasitas pelaku dan ekosistem ekonomi kreatif dalam memanfaatkan kekayaan warisan budaya dan kreatifitas menjadi produk yang menciptakan nilai tambah dan menjamin kebebasan masyarakat dalam pengembangan kreatifitas dan nilai-nilai budayanya, sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\nb. bahwa Sektor Usaha Kreatif memiliki peran penting dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, perlu didukung melalui upaya pelindungan dan pengembangan Pelaku Ekonomi Kreatif untuk meningkatkan kemampuan di bidang manajemen, permodalan, teknologi, jiwa kreatif dan kemampuan berkompetisi;\r\nc. bahwa berdasarkan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan melaksanakan pengembangan kapasitas pelaku dan ekosistem ekonomi kreatif;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 dan Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, kewenangan pemerintah daerah, pelaku ekonomi kreatif, subsektor ekonomi kreatif, perlindungan ekonomi kreatif, pengembangan ekosistem ekonomi kreatif, pelaksanaan perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif, kemitraan dan jaringan usaha, pendataan dan sistem informasi ekonomi kreatif, kelembagaan ekonomi kreatif, penghargaan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi, pendanaan dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2021. \n 31 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pelindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif bertujuan untuk mendorong aspek Ekonomi Kreatif, menciptakan ekosistem yang berdaya saing global, meningkatkan perekonomian masyarakat, partisipasi masyarakat dan dunia usaha, produktivitas, daya saing, akses terhadap sumber daya produktif dan permodalan, jiwa kreativitas, kemitraan, serta memberikan pelindungan terhadap usaha Ekonomi Kreatif berbasis lokal. Kewenangan Pemerintah Daerah meliputi penyediaan prasarana, peningkatan kapasitas SDM, dan dukungan pengembangan ekosistem Ekonomi Kreatif. Pelaku Ekonomi Kreatif terdiri atas pelaku kreasi dan pengelola kekayaan intelektual, dengan hak untuk berkarya dan memperoleh dukungan, serta kewajiban memberikan data, menjunjung tinggi nilai budaya, memiliki perizinan, menyerap tenaga kerja muda, dan melakukan pembinaan. Pengembangan Ekonomi Kreatif dilaksanakan pada berbagai subsektor seperti aplikasi, game developer, arsitektur, desain, fashion, film, kuliner, musik, dan lainnya. Pelindungan Ekonomi Kreatif meliputi pelindungan usaha dan penciptaan iklim usaha yang kondusif melalui persaingan usaha yang sehat, penyediaan sarana dan prasarana, informasi usaha, perizinan, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan. Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mengembangkan ekosistem Ekonomi Kreatif melalui pengembangan riset, pendidikan, fasilitasi pembiayaan, penyediaan infrastruktur, pengembangan sistem pemasaran, pemberian insentif, fasilitasi kekayaan intelektual, dan pelindungan hasil kreativitas. Pelaksanaan pelindungan dan pengembangan Ekonomi Kreatif dilakukan melalui pusat Ekonomi Kreatif, koordinasi, dan pengembangan SDM. Kemitraan dan jaringan usaha difasilitasi oleh Pemerintah Daerah. Pendataan dan sistem informasi Ekonomi Kreatif disusun oleh Perangkat Daerah. Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan kelembagaan Ekonomi Kreatif seperti Badan Layanan Umum Daerah dan Komite Ekonomi Kreatif. Penghargaan diberikan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif yang berprestasi. Walikota berwenang melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi. Pendanaan bersumber dari APBD dan sumber dana lain yang sah.","transitional_provisions","sanctions","Pelaku Ekonomi Kreatif yang tidak memenuhi kewajiban memberikan data diri, menjunjung tinggi nilai budaya, memiliki perizinan, menyerap tenaga kerja muda, dan melakukan pembinaan dikenai sanksi administratif berupa:\n1. Teguran lisan;\n2. Teguran tertulis; dan/atau\n3. Penutupan usaha sementara.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

THE PROVINCE OF CENTRAL JAVA
REGIONAL REGULATION OF SEMARANG CITY
NUMBER 12 OF 2021
on
PROTECTION AND DEVELOPMENT OF CREATIVE ECONOMY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF SEMARANG,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that the protection and development of the creative economy as an effort to develop the capacity of actors and the creative economy ecosystem in utilizing the wealth of cultural heritage and creativity into products that create added value and guarantee the freedom of society in developing creativity and cultural values, as mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
that the Creative Business Sector has an important role in improving the community's economy, it needs to be supported through efforts to protect and develop Creative Economy Actors to improve capabilities in the fields of management, capital, technology, creative spirit and the ability to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a96e44ec-e1bf-49f1-9d95-9149454d7374","actionData","errors"]