[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a96bed45-6b4e-465a-b689-d72c0116ae18","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wonosobo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Peraturan Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 7 Tahun 2008","number","7","year","2008","published_date","2008-01-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Wonosobo","place_of_enactment","Wonosobo","theme","Pembentukan Peraturan Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

peraturan desa
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD Tahun 2008
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan Peraturan Desa
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa Peraturan Desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan\r\nPemerintahan Desa;\r\nb. bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72\r\nTahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4587) maka dipandang perlu menetapkan\r\nketentuan-ketentuan mengenai Pembentukan Peraturan Desa; \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004;Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang\r\nNomor 8 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2006;Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2008 \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :\r\na. Prinsip pembentukan Peraturan Desa;\r\nb. Asas Peraturan Desa;\r\nc. Materi muatan Peraturan Desa;\r\nd. Persiapan pembentukan Peraturan Desa;\r\ne. Pembahasan dan pengesahan Peraturan Desa;\r\nf. Teknik penyusunan Peraturan Desa;\r\ng. Pengundangan dan penyebarluasan;\r\nh. Partisipasi masyarakat;\r\ni. Pelaksanaan Peraturan Desa; dan\r\nj. Pembinaan dan pengawasan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2008. \n Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2000 Nomor 7 ) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. \n 29 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2000 Nomor 7)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7 Tahun 2008 ini mengatur tentang pembentukan Peraturan Desa. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menetapkan ketentuan-ketentuan mengenai Pembentukan Peraturan Desa.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi prinsip dan asas pembentukan Peraturan Desa, materi muatan Peraturan Desa, persiapan pembentukan Peraturan Desa, pembahasan dan pengesahan Peraturan Desa, teknik penyusunan Peraturan Desa, pengundangan dan penyebarluasan, partisipasi masyarakat, pelaksanaan Peraturan Desa, serta pembinaan dan pengawasan.\n\nPeraturan ini mengatur kewenangan Kepala Desa dan BPD dalam pembentukan Peraturan Desa, termasuk proses penyusunan, pembahasan, evaluasi, dan pengesahan. Masyarakat berhak memberikan masukan dalam proses penyiapan atau pembahasan rancangan Peraturan Desa. Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa untuk melaksanakan Peraturan Desa, yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Peraturan Desa.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF WONOSOBO REGENCY
REGIONAL REGULATION OF WONOSOBO REGENCY
NUMBER 7 YEAR 2008
CONCERNING
FORMATION OF VILLAGE REGULATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF WONOSOBO,

Considering:

that Village Regulations are formed in the context of organizing Village Government;
that with the enactment of Government Regulation Number 72 of 2005 concerning Villages (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2005 Number 158, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4587), it is deemed necessary to stipulate provisions regarding the Formation of Village Regulations;
that based on the considerations in letters a and b above, it is necessary to form a Regional Regulation concerning the Formation of Village Regulations;

In View of:

Law Number 13 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Province of Central Java;
Law Number 10 of 2004 concerning the Formation of Laws

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a96bed45-6b4e-465a-b689-d72c0116ae18","actionData","errors"]