[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a9632ffe-c5a5-4286-b7bc-509f9b137364","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2014","number","5","year","2014","published_date","2014-07-25","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"acabb8c0-4727-4116-9b30-fc81aa92d3c7","Koperasi & Usaha Mikro Kecil","tags",[],"location","Pemerintah Kota Surakarta","place_of_enactment","Surakarta","theme","Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

umkm - pemberdayaan
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2014/NO.5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah agar tangguh dan mandiri perlu upaya pemberdayaan dari Pemda; bahwa pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah diselenggarakan dengan membnerikan kesemapatan berusaha, dukungan, perlindungan dan pengembangan usaha seluas-luasnya untuk meningkatkan kedudukan peran dan potensi sehingga dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan dan mengurangi kemiskinan; bahwa untuk mengatasi masalah dnamenjamin kepastian hukum bidang usaha mikro, kecil dan menangah serta melaksanakan ketentuan Pasal 7, Pasal 16, Pasal 21, dan Pasal 25 UU no 20 Tahun 2008 tentang usaha Mikro, kecil dan menengah perlu menyusun dalam bentuk Perda; baha berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Perda tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, kecil dan Menengah; \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 16 Tahun 1950; UU No 32 Tahun 2004; Uu no 20 Tahun 2008; UU No 12 Tahun 2011; PP No 17 Tahun 2013; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang asas, prinsip dan tujuan pemberdayaan, kriteria, ruang lingkup, penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, koordinasi dan pengendalian, penyidikan, ketentuan pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2014. \n 32 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bertujuan untuk menumbuhkan iklim usaha yang kondusif dan mengembangkan UMKM agar lebih tangguh dan mandiri. Pemberdayaan UMKM dilakukan melalui pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya.\r\n\r\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\r\n\r\n* **Penumbuhan Iklim Usaha:** Meliputi pendanaan (dana bergulir), penyediaan sarana dan prasarana (sentra produksi dan perdagangan), informasi usaha (pusat data dan informasi pasar), kemitraan (antara UMKM dan usaha besar), perizinan usaha (penyederhanaan dan pembebasan biaya untuk usaha mikro), kesempatan berusaha (peruntukan tempat usaha), promosi dagang, dan dukungan kelembagaan.\r\n* **Pengembangan Usaha:** Meliputi fasilitasi pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi. Pemerintah Daerah, dunia usaha, dunia pendidikan, dan masyarakat berperan dalam fasilitasi ini melalui inkubator bisnis, pendidikan dan pelatihan, serta jasa konsultasi.\r\n* **Koordinasi dan Pengendalian:** Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan pengendalian pemberdayaan UMKM secara sistematis dan terpadu.","transitional_provisions","1. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, semua bukti legalitas usaha yang berkaitan dengan UMKM yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.","sanctions","1. Setiap orang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan mengaku atau memakai nama UMKM sehingga mendapatkan kemudahan memperoleh dana, tempat usaha, dan kegiatan usaha yang diperuntukkan bagi UMKM, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF SURAKARTA
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SURAKARTA CITY
NUMBER 5 OF 2014
ON
EMPOWERMENT OF MICRO, SMALL, AND MEDIUM ENTERPRISES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF SURAKARTA,

\n\n \n \n

Considering :

that for the growth of a business climate and the development of Micro, Small, and Medium Enterprises to be resilient and independent, empowerment efforts from the Regional Government are needed;
that the empowerment of Micro, Small, and Medium Enterprises is organized by providing business opportunities, support, protection, and the widest possible business development to improve the position, role, and potential so as to create jobs, increase income, and reduce poverty;
that to overcome problems and ensure legal certainty in the field of Micro, Small, and Medium Enterprises and to implement the provisions of Article 7, Article 16, Article 21, and Article 25

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a9632ffe-c5a5-4286-b7bc-509f9b137364","actionData","errors"]