[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a95635c8-3993-4c5b-a17f-e5e59efb3165","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2004 tentang RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2004","number","2","year","2004","published_date","2004-03-25","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Tanjungpinang","place_of_enactment","Tanjungpinang","theme","RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
2004
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2004 NOMOR 2 SERI C NOMOR 1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
ABSTRAK:	\n \n Penggunaan sebagian jalan umum sebagai fasilitas perparkiran adalah menyangkut pemakaian prasarana yang dibangun oleh pemerint ah untuk kepentingan umum serta berhubungan dengan kelancaran lalu lintas dan ketertiban di jalan umum sehingga daam pelaksanaannya perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah. bahwa perparkiran di tepi jalan umum dapat dikategorikan sebagai objek yang dapat dikenakan retribusi perparkiran yang pungutannya termasuk ke dalam retribusi daerah, dan diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai penunjang pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah \n UU No. 12 Tahun 1956; UUNo. 61 Tahun 1958; UU No. 13 Tahun 1980; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 14 Tahun 1992; UU No. 17 Tahun 1997; UU No. 18 Tahun 1997; UU 20 Tahun 1997; UU No. 22 Tahun 1999; UU Nomor 25 Tahun 1999; UU No. 5 Tahun 2001; PP No. 27 Tahun 1983; PP No 43 Tahun 1983; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 83 Tahun 2003 \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2004. \n 24 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini menyatakan bahwa segala ketentuan yang mengatur tentang retribusi parkir di tepi jalan umum dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2004 mengatur tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Latar belakang peraturan ini adalah penggunaan jalan umum sebagai fasilitas parkir yang memerlukan pengaturan untuk kelancaran lalu lintas dan ketertiban, serta potensi retribusi parkir sebagai sumber pendapatan daerah. Peraturan ini bertujuan untuk mengatur retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum di wilayah Kota Tanjungpinang.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. **Nama, Objek, dan Subjek Retribusi:** Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut atas pelayanan penyediaan tempat parkir dan/atau petugas parkir di tepi jalan umum. Objek retribusi adalah pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum.\n2. **Golongan Retribusi:** Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.\n3. **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa:** Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, jenis kendaraan, dan lamanya waktu parkir.\n4. **Prinsip Penetapan Tarif:** Tarif retribusi didasarkan pada tujuan memperlancar lalu lintas, meminimalkan gangguan kepentingan umum, dan mempertimbangkan biaya penyelenggaraan pelayanan parkir, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.\n5. **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi:** Tarif dikelompokkan berdasarkan lokasi (jalan padat dan tidak padat lalu lintas), tempat parkir, dan jenis kendaraan. Terdapat tarif per jam, tarif bulanan, dan tarif tahunan. Walikota dapat menetapkan tarif lain berdasarkan pertimbangan tertentu.\n6. **Cara Penghitungan Retribusi:** Besarnya retribusi dihitung berdasarkan jangka waktu parkir, jenis kendaraan, dan tarif yang berlaku.\n7. **Wilayah Pemungutan:** Retribusi dipungut di wilayah daerah Kota Tanjungpinang.\n8. **Masa dan Saat Retribusi Terutang:** Masa retribusi bervariasi (sekali parkir, semalam, sebulan, setahun, atau jangka waktu lain yang ditetapkan Walikota). Retribusi terutang saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen sejenis.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Retribusi yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTRD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah retribusi yang terutang.\n2. Wajib Retribusi yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTRD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

THE GOVERNMENT OF TANJUNGPINANG CITY

REGIONAL REGULATION OF TANJUNGPINANG CITY
NUMBER 2 OF 2004
ON
LOCAL SERVICE CHARGE FOR PARKING SERVICES ON PUBLIC ROADSIDE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE MAYOR OF TANJUNGPINANG,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that the use of part of public roads as parking facilities concerns the use of infrastructure built by the government for public interest and is related to the smooth flow of traffic and order on public roads, so that its implementation needs to be regulated in a Regional Regulation;
that parking on public roadsides can be categorized as an object that can be subject to parking service fees, the collection of which is included in local service charge, and is expected to increase local revenue as a support for financing the implementation of government and development in the region;
that based on the considerations as referred to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a95635c8-3993-4c5b-a17f-e5e59efb3165","actionData","errors"]