[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a94380de-6ff5-4b9e-a494-807070cf38db","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Badan Usaha Milik Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku Tenggara Barat No. 1 Tahun 2012","number","1","year","2012","published_date","2012-07-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"348a82ff-1946-4e88-b6e1-ef654c37edae","Badan Usaha Milik Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat","place_of_enactment","Saumlaki","theme","Ketentuan-Ketentuan Pokok Badan Usaha Milik Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

BADAN USAHA MILIK DAERAH – KETENTUAN POKOK
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2011/NO.1, TLD NO.118, LL. KAB. MALUKU TENGGARA BARAT: 25 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Ketentuan-Ketentuan Pokok Badan Usaha Milik Daerah
ABSTRAK:	\n \n Bahwa Badan Usaha Milik Daerah merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian terhadap bidang-bidang usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak di daerah berdasarkan demokrasi ekonomi. Badan Usaha Milik Daerah sebagai suatu lembaga yang mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian di Kabupaten Maluku Tenggara Barat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat belum dapat dikelola secara optimal karena belum ada norma dasar pada tingkat Kabupaten yang berfungsi sebagai pedoman dalam pengelolaannya. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Badan Usaha Milik Daerah. \n Undang Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1998. \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mengatur tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Badan Usaha Milik Daerah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2012. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat “Kalwedo- Kidabela.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan-ketentuan pokok Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Latar Belakang dan Tujuan:

Pembentukan peraturan ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi daerah, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan memberikan manfaat bagi kemakmuran rakyat. BUMD diharapkan dapat menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat, mendorong sektor usaha yang belum diminati swasta, serta menumbuhkan profesionalisme melalui pembenahan pengurusan dan pengawasan berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur berbagai aspek BUMD, termasuk:

Pendirian dan Bentuk BUMD: BUMD dapat berbentuk Perseroan (Perseroan Terbatas dengan mayoritas saham dimiliki Pemerintah Daerah) atau Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) yang seluruh modalnya dimiliki Daerah.
Modal BUMD: Berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan, termasuk APBD, kapitalisasi cadangan, dan sumber lain yang sah. Penyertaan modal dari APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Organ BUMD: Terdiri dari RUPS (untuk Perseroan) atau Kepala Daerah (untuk PERUMDA), Direksi, dan Komisaris (untuk Perseroan) atau Dewan Pengawas (untuk PERUMDA). Diatur kewenangan, pengangkatan, pemberhentian, dan persyaratan anggota organ.
Bidang Usaha: BUMD menyelenggarakan bidang usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak untuk kemanfaatan umum, serta dapat melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain dengan persetujuan DPRD.
Penggunaan Laba: BUMD wajib menyisihkan sebagian laba bersih untuk cadangan.
Kepegawaian: Pengangkatan dan pemberhentian pegawai BUMD diatur dengan Peraturan Daerah.
Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pembubaran BUMD: Ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Fungsi Layanan Umum: Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMD untuk menyelenggarakan fungsi Badan Layanan Umum Daerah.
Pemeriksaan Eksternal: Laporan keuangan BUMD diperiksa oleh auditor eksternal.
Restrukturisasi dan Privatisasi: Diatur mengenai restrukturisasi untuk menyehatkan BUMD dan privatisasi untuk meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan.

","transitional_provisions","1. Bentuk BUMD yang telah didirikan sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.\n2. Peraturan Daerah yang mengatur pendirian BUMD dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF WEST SOUTHEAST MALUKU REGENCY
NUMBER 01 OF 2012
ON
BASIC PROVISIONS OF REGIONAL-OWNED ENTERPRISES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF WEST SOUTHEAST MALUKU,

\n\n \n \n

Considering:

that Regional-Owned Enterprises are one of the economic activity actors in the economy towards business sectors that control the livelihood of many people in the region based on economic democracy;
that Regional-Owned Enterprises as an institution that has an important role in the implementation of the economy in West Southeast Maluku Regency in order to realize the welfare of the community cannot be managed optimally because there are no basic norms at the Regency level that function as guidelines in its management;
that based on the considerations as referred to in letters a and b above, it is necessary to form a Regional Regulation of West Southeast Maluku Regency

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a94380de-6ff5-4b9e-a494-807070cf38db","actionData","errors"]