[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a9407010-0373-41ff-a7d6-f4ab62083182","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":83,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 14 Tahun 2012 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 14 Tahun 2012","number","14","year","2012","published_date","2012-11-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir","place_of_enactment","Indralaya","theme","Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

SUMBANGAN-PIHAK-KETIGA-KEPADA-DAERAH
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2012/NO.14
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah
ABSTRAK:	\n \n Dalam upaya memacu pelaksanaan pembangunan di daerah yang semakin meningkat dan untuk menunjang usaha-usaha pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan daerah, maka daerah dituntut untuk memanfaatkan segala potensi yang ada dan yang memungkinkan, untuk mengembangkan sumber-sumber yang ada; Sumbangan pihak ketiga merupakan salah satu bentuk sumber penerimaan daerah yang perlu dimanfaatkan potensinya; Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini, yaitu sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai penerimaan; serta tata cara pelaksanaan dan besar sumbangan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2012. \n 6 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang sumbangan pihak ketiga kepada daerah. Sumbangan ini merupakan pemberian sukarela dari pihak ketiga kepada daerah, baik berupa uang maupun barang, yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pihak ketiga dapat berupa orang atau badan yang berdomisili di mana saja, tanpa membedakan kewarganegaraan atau asal usul.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibentuk untuk memacu pelaksanaan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber penerimaan daerah melalui sumbangan pihak ketiga.

Ketentuan Substansial:

Daerah dapat menerima sumbangan dari pihak ketiga berupa uang, barang, atau jasa.
Pemberian sumbangan tidak mengurangi kewajiban pihak ketiga kepada daerah, seperti pembayaran pajak dan retribusi.
Sumbangan berupa uang disetorkan ke kas daerah, sedangkan sumbangan berupa barang diterima oleh SKPD atas nama Bupati dan menjadi kekayaan daerah.
Bupati menunjuk SKPD dan instansi terkait untuk mengelola penerimaan sumbangan.
Besarnya sumbangan didasarkan pada kerelaan pihak ketiga dan harus dicantumkan dalam APBD serta digunakan untuk kepentingan daerah.

","transitional_provisions","1. Sumbangan pihak ketiga yang diperoleh pemerintah daerah sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini tetap menjadi milik pemerintah daerah.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF OGAN ILIR

REGIONAL REGULATION OF OGAN ILIR REGENCY
NUMBER 14 OF 2012
CONCERNING
THIRD PARTY CONTRIBUTIONS TO THE REGION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF OGAN ILIR,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in an effort to spur the implementation of increasingly improved development in the region and to support the efforts of the regional government in improving the welfare of the community by taking into account the capabilities of the region, the region is required to utilize all existing and possible potentials to develop existing resources;
that third-party contributions are one form of regional revenue source whose potential needs to be utilized;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Third Party Contributions to the Region;

In view of:

Law Number

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a9407010-0373-41ff-a7d6-f4ab62083182","actionData","errors"]