[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a9302daa-874f-4448-803b-e4afec07df5f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/51/PBI/2005 Tahun 2005 tentang Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat","short_title","Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/51/PBI/2005","number","7/51/PBI/2005","year","2005","published_date","2005-12-14","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ec3e2067-a9e4-4abb-9a01-77551835a577","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Bank Indonesia","short_name","Peraturan BI","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"93c6b73c-a854-43c4-82da-bf667210398b","Perbankan & Lembaga Keuangan","tags",[],"location","Bank Indonesia","place_of_enactment","Jakarta","theme","Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2005
Peraturan Bank Indonesia NO. 7/51/PBI/2005, LN.2005/NO.145, TLN NO.4580, BI.GO.ID : 16 hlm.
Peraturan Bank Indonesia TENTANG Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2005. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/58/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 28/02/UPPB masing-masing tanggal 29 Agustus 1995 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat\n2. Surat Edaran Bank Indonesia No. 29/01/UPPB tanggal 19 April 1996 perihal Komputerisasi Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan

Peraturan ini bertujuan untuk menyempurnakan ketentuan tentang pedoman penyampaian laporan bulanan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) agar lebih efektif dan efisien melalui sistem on-line. Hal ini dilakukan untuk memastikan informasi keuangan dan kegiatan usaha BPR dapat diperoleh secara tepat waktu, akurat, dan benar.

Ketentuan Substansial

BPR diwajibkan menyusun dan menyampaikan laporan bulanan secara on-line kepada Bank Indonesia setiap bulan. Laporan ini harus mencakup neraca, rekening administratif, dan rincian pos tertentu. BPR bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan laporan serta harus melakukan koreksi jika terdapat kesalahan. Pengecualian diberikan jika BPR berada di daerah tanpa fasilitas komunikasi, baru beroperasi, atau mengalami gangguan teknis. BPR juga harus memiliki sistem konversi dan menunjuk petugas yang bertanggung jawab atas laporan tersebut.

","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini maka Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/58/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 28/02/UPPB masing-masing tanggal 29 Agustus 1995 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat serta Surat Edaran Bank Indonesia No. 29/01/UPPB tanggal 19 April 1996 perihal Komputerisasi Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat, dinyatakan tidak berlaku terhitung sejak pelaporan data bulan Maret 2006.","sanctions","1. BPR Pelapor yang tidak menyampaikan Laporan Bulanan dan/atau koreksi Laporan Bulanan secara on-line tanpa memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp250.000,00 untuk setiap penyampaian.\n2. BPR Pelapor yang terlambat dikenakan sanksi Rp50.000,00 per hari keterlambatan.\n3. BPR Pelapor yang tidak menyampaikan dikenakan sanksi Rp3.000.000,00.\n4. Kesalahan dalam Laporan Bulanan dikenakan sanksi Rp10.000,00 per item kesalahan atau paling banyak Rp1.000.000,00.","revokes",[93,98],{"_94":95,"_96":97},"text","Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/58/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 28/02/UPPB masing-masing tanggal 29 Agustus 1995 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat","link","",{"_94":99,"_96":97},"Surat Edaran Bank Indonesia No. 29/01/UPPB tanggal 19 April 1996 perihal Komputerisasi Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 7/51/PBI/2005
TENTANG
LAPORAN BULANAN BANK PERKREDITAN RAKYAT

GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa dalam rangka penyusunan laporan dan informasi untuk keperluan pemantauan bank, diperlukan informasi mengenai kondisi keuangan dan kegiatan usaha bank secara individual yang tepat waktu, akurat dan benar;
bahwa dalam rangka memperoleh informasi kondisi keuangan dan kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat secara tepat waktu, akurat dan benar maka bentuk dan tata cara penyampaian laporan bulanan Bank Perkreditan Rakyat yang berlaku dewasa ini perlu disempurnakan menjadi secara on-line agar mampu mendukung efektivitas dan efisiensi pelaporan;
bahwa berhubung dengan itu, dipandang perlu untuk menyempurnakan ketentuan tentang pedoman penyampaian laporan bulanan Bank Perkreditan Rakyat dalam Peraturan Bank Indonesia;

Mengingat:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a9302daa-874f-4448-803b-e4afec07df5f","actionData","errors"]