[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a92e8f6f-9791-4baf-9d2b-e14d9c76d792","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2008","number","1","year","2008","published_date","2008-09-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan","place_of_enactment","Painan","theme","Penetapan Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2008 Nomor 1 Seri E-1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penetapan Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2008. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini menetapkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib meliputi 26 bidang, termasuk pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, dan lain-lain. Urusan pilihan meliputi 8 bidang, termasuk kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, dan lain-lain. Pemerintah Daerah dapat menentukan dan menambah urusan pilihan di luar yang telah ditentukan, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penyelenggaraan urusan wajib berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintahan kecamatan dan nagari akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati, disertai dengan pembiayaan dan sarana prasarana yang diperlukan. Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan kepada pemerintahan kecamatan dan nagari untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION NUMBER 1 OF 2008

CONCERNING

DETERMINATION OF GOVERNMENTAL AFFAIRS THAT BECOME THE AUTHORITY OF THE PESISIR SELATAN REGENCY GOVERNMENT

REGIONAL GAZETTE
PESISIR SELATAN REGENCY
SERIAL NUMBER 1 OF 2008 SERIES E-1

REGIONAL REGULATION OF PESISIR SELATAN REGENCY
NUMBER 1 OF 2008

CONCERNING

DETERMINATION OF GOVERNMENTAL AFFAIRS THAT BECOME THE AUTHORITY OF THE PESISIR SELATAN REGENCY GOVERNMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF PESISIR SELATAN,

Considering:

that to implement the provisions of article 12 paragraph (1) of Government Regulation Number 38 of 2007 concerning the Division of Governmental Affairs between the Central Government, the Provincial Regional Government, and the Regency/City Regional Government, the affairs that become the Authority of the Regency/City Government are stipulated in a Regional Regulation;
that the Governmental Affairs that become the Authority of the Regency/City

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a92e8f6f-9791-4baf-9d2b-e14d9c76d792","actionData","errors"]