[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a928f602-61c3-4a52-9407-bac6534c2a3b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pangandaran Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pangandaran","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 28 Tahun 2016","number","28","year","2016","published_date","2016-10-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pangandaran","place_of_enactment","Parigi","theme","Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pangandaran","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pendidikan - Pengelolaan dan Penyelenggaraan
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 28, LD.2016/No.28
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pangandaran
ABSTRAK:	\n \n bahwa pendidikan merupakan hak dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah Daerah dalam rangka mencerdaskan masyarakat di Kabupaten Pangandaran sehingga mampu menjawab berbagai tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan internasional; bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah Daerah, masyarakat, dan orang tua yang harus diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta penguatan tata kelola dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan sebagai satu sistem pendidikan; bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pangandaran diperlukan pengaturan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pangandaran; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang dasar, fungsi dan prinsip penyelenggaraan pendidikan di daerah, jalur, jenjang dan jenis pendidikan, pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di daerah, pendirian, perubahan, penggabungan dan penutupan satuan pendidikan, kurikulum, bahasa pengantar pendidikan, hak dan kewajiban, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, penyediaan sarana dan prasarana, evaluasi, akreditasi dan sertifikasi, SPM pendidikan daerah, pendanaan pendidikan, pengelolaan data dan informasi pendidikan, penjaminan, pembinaan dan pengawasan pendidikan, kerja sama dan kemitraan pendidikan, peran serta masyarakat, penyidikan, sanksi administratif, sanksi pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2016. \n 62 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain secara eksplisit.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan bertujuan untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pangandaran.

Latar Belakang dan Tujuan:

Pendidikan dianggap sebagai hak dasar yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah untuk mencerdaskan masyarakat dan menjawab tantangan lokal, nasional, dan internasional. Penyelenggaraan pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan orang tua, yang harus diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Sistem Pendidikan Nasional, termasuk perumusan dan penetapan kebijakan pendidikan yang dituangkan dalam RPJPD, RPJMD, rencana strategis pendidikan daerah, rencana kerja pemerintah daerah, dan rencana kerja anggaran tahunan daerah. Kebijakan ini menjadi pedoman bagi semua jajaran pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan, satuan pendidikan, dewan pendidikan, komite sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua, warga, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

Peraturan ini juga mengatur penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal. Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan, membimbing, menyupervisi, mengawasi, mengoordinasi, membina, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan di daerah.

Peraturan ini juga mengatur mengenai pendirian, perubahan, penggabungan dan penutupan satuan pendidikan, kurikulum, bahasa pengantar pendidikan, hak dan kewajiban peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, orang tua, warga, masyarakat dan satuan pendidikan, penyediaan sarana dan prasarana, evaluasi, akreditasi dan sertifikasi, SPM pendidikan daerah, pendanaan pendidikan, pengelolaan data dan informasi pendidikan, penjaminan, pembinaan dan pengawasan pendidikan, kerjasama dan kemitraan pendidikan, peran serta masyarakat, dan penyidikan.

","transitional_provisions","1. Program dan/atau satuan pendidikan formal dan nonformal yang sudah berdiri dan mempunyai izin operasional sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap diakui keberadaannya, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.\n2. Program dan/atau satuan pendidikan formal dan nonformal yang masih dalam proses pengajuan izin operasional tetap mengacu pada Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 25, Pasal 32, Pasal 38, dan Pasal 56 dikenakan sanksi administratif berupa peringatan, penggabungan sekolah (merger), penundaan, pencabutan izin penyelenggaraan, dan/atau pembatalan pemberian sumber daya pendidikan.\n2. Perseorangan, kelompok atau organisasi yang menyelenggarakan pendidikan nonformal yang melanggar ketentuan peraturan ini dikenai sanksi administratif berupa peringatan, penggabungan, penundaan dan/atau pembatalan pemberian sumber daya pendidikan serta pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan nonformal maupun penutupan program/satuan pendidikan nonformal.\n3. Pelanggaran terhadap Pasal 63, Pasal 67, dan Pasal 91 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PANGANDARAN
THE PROVINCE OF WEST JAVA

REGIONAL REGULATION OF PANGANDARAN REGENCY
NUMBER 28 OF 2016
on
MANAGEMENT AND ORGANIZATION OF EDUCATION
IN PANGANDARAN REGENCY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PANGANDARAN,

\n\n \n \n

Considering :

that education is a basic right that must be fulfilled by the Regional government in order to educate the community in Pangandaran Regency so that they are able to answer various challenges in accordance with the demands and changes in local, national and international life;
that the implementation of education is a shared responsibility between the government, the Regional government, the community, and parents which must be carried out in a planned, directed, and sustainable manner to realize equity, quality improvement, relevance and competitiveness, as well as strengthening governance and accountability in the implementation of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a928f602-61c3-4a52-9407-bac6534c2a3b","actionData","errors"]