[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a928e325-dd7b-4160-a12a-2b270c7f652c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 8 Tahun 2022","number","8","year","2022","published_date","2022-12-26","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan","place_of_enactment","Kandangan","theme","Penyelenggaraan Cadangan Pangan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pangan, Pertanian dan Peternakan
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2022/NO.8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Cadangan Pangan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa terpenuhinya kebutuhan pangan merupakan hak dasar\r\nMasyarakat dalam rangka mewujudkan Masyarakat yang adil,\r\nmakmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan untuk\r\ndapat memenuhi kebutuhan pangan di Kabupaten Hulu Sungai\r\nSelatan sampai dengan perseorangan yang tercermin dari\r\ntersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya,\r\naman, beragam, bergizi, merata, terjangkau dan tidak\r\nbertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat,\r\nmaka diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan\r\ncadangan pangan; Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun\r\n2012 tentang Pangan, ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang\r\nUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah\r\nsebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan\r\nUndang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan\r\nKeuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah,\r\ndan ketentuan dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 17\r\nTahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, tata cara\r\npenyelenggaraan cadangan pangan pemerintah kabupaten diatur\r\ndengan peraturan daerah; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam\r\nhuruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan\r\nDaerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan. \n Dasar Hukumnya: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018; Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat\r\nNomor 34 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/\r\nOT.140/12/2010; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6\r\nTahun 2020. \n Peraturan Daerah Ini mengatur Tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan dengan sistematika: Ketentuan Umum; Penetapan Cadangan Pangan; Penyelenggaraan Cadangan Pangan; Kerja Sama; Sistem Informasi Cadangan Pangan; Penanggulangan Krisis Pangan; Peran Serta Masyarakat; Pengawasan dan Pelaporan; Pendanaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2022. \n 16 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 31);\n2. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 60 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Penyaluran Beras Cadangan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 Nomor 61).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan cadangan pangan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan ketahanan pangan dan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat secara adil dan merata, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah oleh Bupati, dengan mempertimbangkan jenis, jumlah, kebutuhan, dan potensi Pangan Pokok Tertentu.
Penyelenggaraan cadangan Pangan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, melalui pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran.
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri.
Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah meliputi penyimpanan, pemeliharaan, pengamanan, pemeriksaan berkala, dan pengeluaran dari gudang penyimpanan.
Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk menanggulangi kekurangan Pangan, gejolak harga, bencana alam, bencana sosial, dan keadaan darurat, serta pemberian bantuan kepada masyarakat miskin.
Kerja sama dengan pihak lain seperti pengelola sistem resi gudang, koperasi, dan pengelola lumbung Pangan masyarakat.
Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa, termasuk penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu, pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran.
Pembangunan dan pengelolaan sistem informasi cadangan Pangan yang terintegrasi.
Penanggulangan krisis Pangan dengan menggunakan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
Peran serta masyarakat dalam mewujudkan Cadangan Pangan.
Pengawasan dan pelaporan penyelenggaraan cadangan Pangan.

","transitional_provisions","1. Kebijakan Daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.\n2. Kerja sama penyelenggaraan cadangan Pangan dengan pihak lain yang telah berjalan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF HULU SUNGAI SELATAN
SOUTH KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF HULU SUNGAI SELATAN REGENCY
NUMBER 8 OF 2022
CONCERNING
THE ORGANIZATION OF FOOD RESERVES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF HULU SUNGAI SELATAN,

\n\n \n \n

Considering:

that fulfilling food needs is a basic right of the Community in order to realize a just, prosperous and welfare society based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
that in order to realize food security to be able to meet food needs in Hulu Sungai Selatan Regency up to the individual level, which is reflected in the availability of sufficient food, both in quantity and quality, safe, diverse, nutritious, evenly distributed, affordable and not contrary to religion, beliefs and culture of the community, it is necessary to regulate the organization of food reserves;
that based on the provisions of Law

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a928e325-dd7b-4160-a12a-2b270c7f652c","actionData","errors"]