[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a923f21d-8984-4c8d-94cd-c2fd188dc2b9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":-5,"_77":-5,"_78":-5,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_100":-5,"_101":-5,"_102":-5,"_103":-5,"_104":-5,"_105":-5,"_106":-5,"_107":-5,"_108":-5,"_109":110},"title","Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/23/DSM Tahun 2000 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa oleh Lembaga Keuangan Non Bank.","short_title","Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/23/DSM Tahun 2000","number","2/23/DSM","year","2000","published_date","2000-11-10","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","bd6c5afa-2420-4c60-b016-c6a4171edb4d","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":63},"Surat Edaran Bank Indonesia","short_name","subjects",[67],{"_54":68,"_55":69,"_57":-5},"4a8a7450-277f-4704-bff5-afc9773e4bd1","Moneter dan Pasar Keuangan","tags",[],"location","Bank Indonesia","place_of_enactment","Jakarta","theme","subject_matter","abstract","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Surat Edaran ini diterbitkan untuk memperoleh data kegiatan lalu lintas devisa (LLD) yang lengkap, akurat, dan tepat waktu dari Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) guna mendukung penyusunan Statistik Neraca Pembayaran Indonesia dan Posisi Investasi Internasional Indonesia, yang menjadi dasar perumusan kebijakan moneter.

LKNB yang diwajibkan melapor adalah perusahaan berbadan hukum Indonesia dan kantor cabang perusahaan asing yang melakukan kegiatan LLD melalui rekening luar negeri, rekening antar kantor, atau sarana lain, serta memiliki posisi aset dan kewajiban finansial luar negeri. Kewajiban ini mencakup penyampaian laporan transaksi (penerimaan dan pembayaran di luar sistem perbankan dalam negeri) dan laporan posisi (aset dan kewajiban finansial luar negeri). Laporan harus disampaikan secara gabungan dari seluruh kantor operasional di Indonesia.

Prosedur pelaporan dilakukan melalui surat atau faksimili kepada Bank Indonesia, baik di kantor pusat maupun kantor perwakilan setempat. Periode laporan transaksi bersifat bulanan, sedangkan laporan posisi bersifat semesteran, dengan batas waktu penyampaian paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. LKNB juga diwajibkan menyampaikan laporan koreksi apabila ditemukan ketidaklengkapan atau kesalahan data pada laporan yang telah dikirimkan sebelumnya.

","transitional_provisions","1. Pelaksanaan kewajiban pelaporan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Februari 2001 untuk periode laporan bulan Januari 2001. 2. Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam butir III mulai diberlakukan untuk periode laporan bulan April 2001 sebagai masa uji coba bagi LKNB pelapor.","sanctions","1. Keterlambatan penyampaian laporan transaksi dikenai denda sebesar Rp1.000.000,00 per hari keterlambatan. 2. Tidak menyampaikan laporan transaksi dikenai denda sebesar Rp20.000.000,00 ditambah denda keterlambatan. 3. Laporan tidak lengkap atau tidak benar dikenai denda sebesar Rp50.000,00 per data dengan denda maksimum Rp20.000.000,00. 4. Tidak menyampaikan laporan selama 6 periode berturut-turut dapat direkomendasikan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha. 5. Pembayaran denda disetorkan ke Kas Negara melalui Bank Indonesia.","revokes","revoked_by",[91,97],{"_92":93,"_94":95,"_36":96},"text","3/14/DSM","link","https://jdih.bi.go.id/Web/Beranda/DetailPeraturan/914","42bfc28e-84ad-496e-b492-b2e1341d5de8",{"_92":98,"_94":99},"3/24/INTERN","","partially_revokes","partially_revoked_by","amends","amended_by","partially_amends","partially_amended_by","establishes","established_by","constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

No. 2/ 23 /DSM
Jakarta, 10 November 2000
CIRCULAR LETTER
To
ALL NON-BANK FINANCIAL INSTITUTIONS IN INDONESIA
Subject: Reporting of Foreign Exchange Traffic Activities by Non-Bank Financial Institutions

In connection with Bank Indonesia Regulation No. 1/9/PBI/1999 dated 28 October 1999 on Monitoring of Foreign Exchange Traffic Activities of Banks and Non-Bank Financial Institutions, we hereby convey the following matters:

I. GENERAL

A. Purpose
The reporting of foreign exchange traffic (LLD) activities by Non-Bank Financial Institutions (LKNB) is intended to obtain complete, accurate, and timely information and data regarding LLD activities, which are primarily required for the compilation of Indonesia's Balance of Payments Statistics and Indonesia's International Investment Position. These statistics are necessary to support the formulation and improvement of the effectiveness of monetary policies.

B. LLD Activities
LLD activities are the transfer of financial assets and liabilities between residents and non-residents, including the transfer of foreign financial assets and liabilities between residents.

C. Reporting LKNB
c.1. Reporting LKNB are all LKNB companies incorporated under Indonesian

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a923f21d-8984-4c8d-94cd-c2fd188dc2b9","actionData","errors"]