[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a9234eb3-ec9a-4c06-a81d-7d24f42b2680","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Selatan No. 6 Tahun 2011","number","6","year","2011","published_date","2011-02-09","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan","place_of_enactment","Andoolo","theme","Retribusi Pelayanan Pasar","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Retribusi-Pelayanan-Pasar
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD. 2011/No. 6, LL 13 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pelayanan Pasar
ABSTRAK:	\n \n bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 12 Tahun 2005 tentang Retribusi Pasar, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini, sehingga dipandang perlu diadakan peninjauan kembali. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud maka dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar. \n Dasar Hukum :\r\n1.\tUndang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaga \r\n Negara Nomor 1822);\r\n2.\tUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia \r\n Nomor 3209);\r\n3.\tUndang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24, Tambahan \r\n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);\r\n4.\tUndang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia \r\n Nomor 4256);\r\n5.\tUndang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara \r\n Republik Indonesia Nomor 4389);\r\n6.\tUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia \r\n Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang \r\n Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4844);\r\n7.\tUndang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor \r\n 126 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4438);\r\n8.\tUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia \r\n Nomor 5049);\r\n9.\tParaturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tambahan Lembaga Negara Nomor 4578);\r\n10.\tPeraturan Pemerintah RI Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 205 Nomor \r\n 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);\r\n11.\tPeraturan\tPemerintah\tNomor\t38\tTahun\t2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah \r\n Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);\r\n12.\tPeraturan\tPemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 39, Tambahan Lembaran \r\n Negara Nomor 4741 );\r\n13.\tPeraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran \r\n Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10);\r\n14.\tPeraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah \r\n Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 13);\r\n15.\tPeraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;\r\n16.\tPeraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 5 tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang \r\n Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Nomor 5).\r\n\r\n \n Peraturan daerah ini mengatur tentang :\r\n1.\tKetentuan umum\r\n2.\tNama, obyek dan subyek retribusi\r\n3.\tPemakaian tempat jualan\r\n4.\tGolongan retribusi\r\n5.\tCara mengukur tingkat penggunaan jasa\r\n6.\tPrinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif\r\n7.\tStruktur besarnya tarif retribusi\r\n8.\tKewajiban pembayaran retribusi\r\n9.\tWilayah pungutan\r\n10.\tMasa retribusi dan saat retribusi terutang\r\n11.\tPenetapan retribusi\r\n12.\tSurat pendaftaran\r\n13.\tTata cara pemungutan\r\n14.\tInsentif pemungutan\r\n15.\tSanksi administrasi\r\n16.\tTata cara pembayaran\r\n17.\tTata cara penagihan\r\n18.\tPengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi\r\n19.\tKadaluarsa penagihan\r\n20.\tKetentuan pidana\r\n21.\tKetentuan penyidikan\r\n22.\tKetentuan penutup\r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Februari 2011. \n 13 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 12 Tahun 2005 tentang Retribusi Pasar.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Konawe Selatan. Latar belakangnya adalah bahwa Peraturan Daerah sebelumnya (Nomor 12 Tahun 2005) sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini, sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Peraturan ini mengatur tentang nama, obyek, dan subyek retribusi, pemakaian tempat jualan, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran penetapan tarif, struktur dan besarnya tarif retribusi, kewajiban pembayaran retribusi, wilayah pungutan, masa retribusi dan saat retribusi terutang, penetapan retribusi, surat pendaftaran, tata cara pemungutan, insentif pemungutan, sanksi administrasi, tata cara pembayaran, tata cara penagihan, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, kadaluarsa penagihan, ketentuan pidana, dan ketentuan penyidikan.\n\nKetentuan substansial meliputi:\n- Pengaturan mengenai jenis fasilitas pasar yang dikenakan retribusi (halaman/pelataran, los, dan kios).\n- Penetapan tarif retribusi berdasarkan jenis fasilitas, luas lokasi, jangka waktu pemakaian, dan kelas pasar.\n- Kewajiban bagi setiap orang atau badan hukum yang memanfaatkan fasilitas pasar untuk membayar retribusi sesuai tarif yang ditetapkan.\n- Pengaturan mengenai masa retribusi, saat retribusi terutang, dan tata cara pembayaran retribusi.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 5 dan 11 diancam pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).\n2. Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar.\n3. Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu pada waktu 3 bulan berturut-turut dicabut surat izin pemakaian tempat jualan oleh Bupati.","revokes",[],"revoked_by",[98],{"_99":100,"_101":102,"_36":103},"text","PERDA Kab. Konawe Selatan No. 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/291609/perda-kab-konawe-selatan-no-8-tahun-2023","a77c6d85-0827-4e1b-b937-1324f7217a24","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF SOUTH KONAWE REGENCY
NUMBER: 6 OF 2011
CONCERNING
LOCAL FEE FOR MARKET SERVICES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SOUTH KONAWE

Considering:

that the Regional Regulation of South Konawe Regency Number 12 of 2005 concerning Market Retribution is no longer in accordance with current developments, so it is deemed necessary to conduct a review;
that based on the considerations as referred to in letter a, in an effort to increase Regional Original Income, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Local Fee for Market Services.

In view of:

Law Number 29 of 1959, concerning the Establishment of Level II Regions in Sulawesi (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1959 Number 74, Supplement to the State Gazette Number 1822);
Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1981 Number 76, Supplement to the State

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a9234eb3-ec9a-4c06-a81d-7d24f42b2680","actionData","errors"]