[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a91e6ba7-67d6-4935-a1da-88a0caaaab00","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi No. 7 Tahun 2013","number","7","year","2013","published_date","2013-06-10","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Bekasi","place_of_enactment","Bekasi","theme","RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2013/NO.7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2013. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Bekasi ini mengatur tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang. Latar belakang peraturan ini adalah untuk melindungi kepentingan umum dan menjamin kebenaran pengukuran, serta mengoptimalkan pendapatan daerah. Tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan publik dan kemandirian daerah melalui retribusi atas pelayanan tera/tera ulang.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n- Penyelenggaraan pelayanan tera/tera ulang atas UTTP dan pengujian BDKT dilaksanakan di laboratorium UPTD atau di luar laboratorium UPTD.\n- Objek retribusi meliputi berbagai jenis alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya.\n- Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan tera/tera ulang dan kalibrasi atas UTTP serta pengujian BDKT dari Pemerintah Daerah.\n- Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang termasuk golongan retribusi jasa umum.\n- Tingkat penggunaan jasa retribusi dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas, dan peralatan pengujian yang digunakan.\n- Struktur dan besaran tarif retribusi ditetapkan berdasarkan pelayanan tera/tera ulang, dengan peninjauan kembali paling lama setiap 3 tahun sekali.\n- Masa retribusi tera dan/atau tera ulang atas UTTP berdasarkan masa berlaku tanda tera sah dan/atau sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masa retribusi atas BDKT jangka waktu lamanya 1 (satu) tahun. Masa berlaku retribusi kalibrasi atas UTTP, sesuai jangka waktu masa kalibrasi yang ditetapkan dalam Surat Keterangan Hasil Pengujian Kalibrasi dengan berpedoman pada penggunaan dan kelayakan alat.\n\nPeraturan ini juga mengatur wilayah dan tata cara pemungutan, pembayaran, pemanfaatan, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, penagihan, kadaluwarsa penagihan, pembukuan, pemeriksaan, dan insentif pemungutan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.\nWajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","PERDA Kota Bekasi No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/295157/perda-kota-bekasi-no-1-tahun-2024","03e7f456-fa75-4689-993d-80dbcf955b44","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
BEKASI CITY

NUMBER : 7
SERIES : C

REGIONAL REGULATION OF BEKASI CITY
NUMBER 07 YEAR 2013
CONCERNING
LOCAL FEE FOR METROLOGY/RE-METROLOGY SERVICES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BEKASI,

\n\n \n \n

Considering :

that to protect the public interest and to ensure accuracy in measurement as well as order and legal certainty, it is necessary to carry out metrology, re-metrology and calibration of measuring instruments, scales, weights and their equipment;
that Regional Retribution is one source of Regional income that needs to be optimized to provide public services and Regional independence;
that based on the provisions of Article 110 paragraph (1) letter i and Article 156 paragraph (1) of Law Number 28 Year 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, the Regional Government may collect retribution for metrology/re-metrology services stipulated by

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a91e6ba7-67d6-4935-a1da-88a0caaaab00","actionData","errors"]