[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a9164cda-bfc4-4e34-b544-2411266f424e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Boyolali Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali No. 18 Tahun 2016","number","18","year","2016","published_date","2016-10-25","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Boyolali","place_of_enactment","Boyolali","theme","Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perekonomian - penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 18, LD 2016/No.18
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
ABSTRAK:	\n \n bahwa Pedagang Kaki Lima sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang melakukan kegiatan perdagangan sektor informal memiliki peranan penting dalam menunjang perekonomian daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan berpotensi menjadi daya tarik wisata daerah, dan peningkatan jumlah Pedagang Kaki Lima di Daerah yang melakukan kegiatan usahanya pada prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta, telah berdampak pada terganggunya kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan serta fungsi prasarana kawasan perkotaan, sehingga diperlukan penataan dan pemberdayaan secara terpadu untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya menjadi pedagang yang tangguh, ulet dan mandiri. Sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; \n Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; Perpres No. 125 Tahun 2012; Permendagri No. 41 Tahun 2012; Permendagri No. 70 Tahun 2015; \n 1. ruang lingkup dan tujuan\r\n2. penataan PKL\r\n3. Permohonan TDU\r\n4. hak, Kewajiban dan Larangan\r\n5. pemebrdayaan PKL\r\n6. Pembinaan dan pengawasan\r\n7. pendanaan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 16 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Boyolali. Latar belakangnya adalah peran penting PKL dalam perekonomian daerah dan perlunya penataan akibat peningkatan jumlah PKL yang dapat mengganggu ketertiban dan estetika kota.

Tujuan dari penataan dan pemberdayaan PKL adalah untuk meningkatkan kesejahteraan PKL, memberikan kesempatan berusaha yang sesuai, mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha mikro yang tangguh, serta mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib, aman, dan berwawasan lingkungan.

Ketentuan substansial meliputi:

Bupati berkewajiban melakukan penataan dan pemberdayaan PKL, yang disusun dalam RPJMD.
Penataan PKL meliputi pendataan, pendaftaran, penetapan lokasi, pemindahan, peremajaan lokasi, larangan bertransaksi, dan perencanaan penyediaan ruang.
Pendaftaran PKL dilakukan terhadap PKL lama dan baru, dengan persyaratan yang berbeda. Pendaftaran ini menghasilkan Tanda Daftar Usaha (TDU).
Penetapan lokasi PKL memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan, dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
PKL memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan pendaftaran, melakukan kegiatan usaha di lokasi yang ditetapkan, mendapatkan informasi, serta mendapatkan pembinaan dan pendampingan.
PKL memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, memelihara lingkungan tempat usaha, dan tidak mengganggu lalu lintas.
PKL dilarang melakukan kegiatan usaha di ruang umum yang tidak ditetapkan, merusak fasilitas umum, menempati lahan untuk tempat tinggal, dan memindahtangankan TDU.
Pemberdayaan PKL dilakukan melalui program peningkatan kemampuan berusaha, fasilitasi akses permodalan, bantuan sarana dagang, penguatan kelembagaan, peningkatan produksi, pengembangan jaringan dan promosi, serta pembinaan teknis.

","transitional_provisions","Peraturan ini tidak memuat ketentuan peralihan.","sanctions","Pelanggaran atas ketentuan larangan bertransaksi dan kewajiban PKL dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:\n

Teguran lisan;
Teguran tertulis;
Penghentian tetap kegiatan; dan/atau
Denda administrasi.

","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BOYOLALI
THE PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF BOYOLALI REGENCY
NUMBER 18 OF 2016
on
ARRANGEMENT AND EMPOWERMENT OF STREET VENDORS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BOYOLALI,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that street vendors as one of the people's economic enterprises that carry out informal sector trading activities have an important role in supporting the regional economy in order to improve living standards and have the potential to become a tourist attraction of the region;
the increasing number of street vendors in the region who carry out their business activities on city infrastructure, social facilities, public facilities, land and buildings owned by the government and/or private sector, has had an impact on disrupting traffic flow, aesthetics and cleanliness as well as the function of urban area infrastructure, so that integrated arrangement

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a9164cda-bfc4-4e34-b544-2411266f424e","actionData","errors"]