[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a9153287-3bb1-48c2-ab9a-c8d0f3859cfc","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2006","number","2","year","2006","published_date","2006-02-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kota Banjar","place_of_enactment","Banjar","theme","Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) - Pedoman Pembentukan
2006
Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, LD. 2006 (2); 12 hlm
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 \r\ntentang Pemerintahan Daerah, termasuk didalamnya pengaturan \r\ntentang Badan Permusyawaratan Desa; bahwa dalam memperkuat Pemerintah Desa agar mampu \r\nmenggerakkan Masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pembangunan \r\ndan Menyelenggarakan Administrasi Desa, Badan Permusyawaratan \r\nDesa berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa \r\nmenampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a \r\ndan b diatas, perlu menetapkan Pedoman Pembentukan Badan \r\nPermusyawaratan Desa dengan Peraturan Daerah; \r\n \n Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2003; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang kedudukan, tugas dan fungsi serta wewenang badan permusyawaratan desa, hak dan kewajiban BPD, susunan organisasi dan rapat, pencalonan, pemilihan, masa keanggotaan dan pemberhentian anggota badan permusyawaratan desa, kedudukan keuangan BPD, larangan, tata tertib badan permusyawaratan desa (BPD). \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2006. \n 12 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan yang setingkat, dibawah Peraturan Daerah ini.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2006 ini mengatur tentang pedoman pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk memperkuat Pemerintah Desa agar mampu menggerakkan masyarakat dalam pembangunan dan penyelenggaraan administrasi desa, serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Kedudukan BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah, terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, dan tokoh masyarakat lainnya.
Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, antara 5 hingga 11 orang, memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.
Fungsi BPD adalah menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, serta menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat.
Tugas dan wewenang BPD meliputi pembentukan Peraturan Desa, pembahasan rancangan APB Desa, pengawasan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa, serta penyusunan tata tertib BPD.
Hak BPD antara lain meminta keterangan kepada Pemerintah Desa dan menyatakan pendapat. Anggota BPD berhak mengajukan rancangan Peraturan Desa, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, serta memperoleh tunjangan.
Kewajiban anggota BPD meliputi mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945, mentaati peraturan perundang-undangan, melaksanakan kehidupan demokrasi, mempertahankan keutuhan NKRI, menyerap aspirasi masyarakat, memproses pemilihan Kepala Desa, mendahulukan kepentingan umum, menghormati nilai sosial budaya, dan menjaga norma etika.
Susunan organisasi BPD terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris. Sekretaris BPD dibantu oleh staf yang diangkat oleh Pemerintah Desa atas persetujuan BPD.
Persyaratan menjadi anggota BPD meliputi bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila dan UUD 1945, tidak terlibat dalam kegiatan yang menghianati negara, berpendidikan minimal SLTP, berumur minimal 25 tahun, sehat jasmani dan rohani, berkelakuan baik, tidak pernah dihukum penjara, mengenal daerahnya, serta memenuhi syarat lain sesuai adat istiadat.

","transitional_provisions","1. Masa jabatan BPD yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGIONAL REGULATION OF BANJAR CITY
NUMBER 2 OF 2006
CONCERNING
GUIDELINES FOR THE ESTABLISHMENT OF VILLAGE REPRESENTATIVE BODY (BPD)

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BANJAR,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that with the enactment of Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government, including the regulation regarding the Village Representative Body;
that in strengthening the Village Government to be able to mobilize the Community to participate in Development and Organize Village Administration, the Village Representative Body functions to establish Village Regulations together with the Village Head to accommodate and channel community aspirations;
that based on the considerations as referred to in letters a and b above, it is necessary to stipulate Guidelines for the Establishment of the Village Representative Body with a Regional Regulation.

In view of:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a9153287-3bb1-48c2-ab9a-c8d0f3859cfc","actionData","errors"]