[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a9120e88-64f5-4b24-9780-195dd9edfea1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Usaha Perdagangan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung No. 8 Tahun 2008","number","8","year","2008","published_date","2008-10-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Belitung","place_of_enactment","Tanjung Pandan","theme","Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Usaha Perdagangan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

IZIN-USAHA-PERDAGANGAN
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Usaha Perdagangan
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dalam penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagai salah satu legalitas usaha di bidang perdagangan perlu diberikan kemudahan.Hal tersebut perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan. Untuk melaksanakan hal tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Usaha Perdagangan. \n UU No. 1 Tahun 1946; UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 3 Tahun 1982; UU No. 25 Tahun 1992; UU No. 9 Tahun 1995; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 32 Tahun 1997; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 40 Tahun 2007; PP No. 1 Tahun 1957; PP No. 36 Tahun 1977; PP No. 9 Tahun 1999; PP No. 10 Tahun 1999; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007; PERDA Kab. Daerah Tingkat II No. 6 Tahun 1985; PERDA Kab. Belitung No. 18 Tahun 2000. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Perizinan, Nama, Obyek dan Subyek Retribusi, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif, Struktur dan Besarnya Tarif Retbusi, Wilayah Pemungutan, Masa Retribusi dan Saat Pemungutan Retribusi, Tata Cara Pemungutan, Tata Cara Pembayaran, Tata Cara Penagihan, Sanksi Administrasi, Ketentuan Pidana, Penyidikan, Pelaksanaan, Ketentuan Lain, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2008. \n 22 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2001 Nomor 21).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2008 ini mengatur tentang penyelenggaraan dan retribusi Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di Kabupaten Belitung. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dalam penerbitan SIUP sebagai legalitas usaha di bidang perdagangan dan menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007. Tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan dalam penerbitan SIUP.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. Kewajiban setiap perusahaan yang melakukan usaha perdagangan untuk memiliki SIUP, dengan klasifikasi SIUP Kecil, Menengah, dan Besar berdasarkan modal dan kekayaan bersih.\n2. Pengecualian kewajiban SIUP untuk cabang atau perwakilan perusahaan yang menggunakan SIUP pusat, perusahaan kecil perorangan tertentu, dan pedagang informal.\n3. Larangan bagi perusahaan yang memiliki SIUP untuk melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan kelembagaan atau kegiatan usaha yang tercantum dalam SIUP, menghimpun dana dari masyarakat dengan janji keuntungan tidak wajar, melakukan perdagangan dengan sistem penjualan langsung, perdagangan jasa survey, dan perdagangan berjangka komoditi.\n4. SIUP diterbitkan berdasarkan domisili perusahaan dan berlaku di seluruh wilayah Indonesia, diberikan kepada penanggung jawab/direktur utama/pemilik perusahaan berkewarganegaraan Indonesia atau penanam modal sesuai peraturan perundang-undangan.\n5. SIUP berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha perdagangan dan wajib didaftar ulang setiap 5 tahun.\n6. Kewenangan penerbitan SIUP berada pada Bupati, yang dapat dilimpahkan kepada Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang Perdagangan atau Pejabat Pelayanan Terpadu Satu Pintu.\n7. Tata cara dan persyaratan penerbitan SIUP, termasuk pengajuan SP-SIUP dengan formulir dan dokumen yang diperlukan.\n8. Kewajiban perusahaan yang telah memiliki SIUP untuk mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982.\n9. Ketentuan mengenai pembukaan kantor cabang/perwakilan perusahaan, perubahan data perusahaan, penggantian SIUP yang hilang atau rusak, dan pelaporan kegiatan usaha.\n10. Pengaturan mengenai nama, obyek, subyek, dan golongan retribusi Izin Usaha Perdagangan, serta cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif, struktur dan besarnya tarif retribusi, wilayah pemungutan, masa retribusi, saat pemungutan, tata cara pemungutan dan pembayaran, serta tata cara penagihan.","transitional_provisions","1. SIUP Kecil, SIUP Menengah, dan SIUP Besar, yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku selama perusahaan menjalankan usaha perdagangan, dengan ketentuan wajib disesuaikan dan didaftar ulang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.\n2. Pelaksanaan penerbitan SIUP berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.\n3. Perusahaan yang telah mengajukan permohonan untuk memiliki SIUP yang sedang dalam proses penyelesaian sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib mengajukan kembali permohonan baru kepada Pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00.\n2. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban retribusi sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 4 kali jumlah retribusi terutang.\n3. Pemilik SIUP yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (2), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1) dan (2), Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.\n4. Pelanggaran terhadap Pasal 35 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara SIUP paling lama 3 bulan.\n5. Pelanggaran terhadap Pasal 3 dan Pasal 36 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIUP.\n6. Dalam hal wajib retribusi membayar tidak tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda/bunga sebesar 2% setiap bulan dari besarnya tarif retribusi yang terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

THE REGIONAL GOVERNMENT OF BELITUNG REGENCY
REGIONAL REGULATION OF BELITUNG REGENCY
NUMBER 8 OF 2008
ON
THE IMPLEMENTATION AND RETRIBUTION OF TRADING BUSINESS LICENSE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BELITUNG,

Considering:

Considering :

that in order to improve public services in the issuance of Trading Business Licenses as one of the business legalities in the trade sector, it is necessary to provide convenience;
that the provisions for granting Trading Business Licenses as stipulated in the Regional Regulation of Belitung Regency Number 20 of 2001 concerning the Implementation and Retribution of Trading Business Licenses, need to be adjusted to the Regulation of the Minister of Trade Number 36/M-DAG/PER/9/2007 concerning the Issuance of Trading Business Licenses;
that in order to implement the intentions as referred to in letters a and b above, it is necessary to stipulate a Regional Regulation of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a9120e88-64f5-4b24-9780-195dd9edfea1","actionData","errors"]