[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a907412d-867e-4555-bb2f-5cbaafe2d3fc","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":87,"_92":87,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Soppeng Nomor 11 Tahun 2017 tentang PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA\r\nPERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Soppeng Nomor 11 Tahun 2017","number","11","year","2017","published_date","2017-10-11","effective_date","2017-10-12","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"b31a8222-540c-410c-aa76-bb08904489ee","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Soppeng","place_of_enactment","Watansoppeng","theme","PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA\r\nPERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penanaman MOdal / Investasi
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2017/NO.11, TLD, NO. 110
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA\r\nPERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
ABSTRAK:	\n \n : a. bahwa untuk menunjang terwujudnya daya guna dan hasil\r\nguna pengelolaan pendapatan Daerah serta pemberian\r\npelayanan kepada masyarakat di daerah, perlu mengerahkan\r\npenggunaan sebagian pendapatan Daerah untuk membiayai\r\npenyertaan modal Pemerintah Daerah;\r\nb. bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada\r\nPerusahaan Daerah Air Minum dianggap mampu memberikan\r\nkontribusi kepada Daerah dan masyarakat daerah pada\r\numumnya;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah\r\ntentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada\r\nPerusahaan Daerah Air Minum. \n : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan\r\nDaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 1822);\r\n3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan\r\nNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003\r\nNomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4286);\r\n4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang\r\nPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4355);\r\n5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014\r\nNomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);\r\n6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang\r\nPembentukkan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);\r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang\r\nPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4578) ;\r\n8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006\r\ntentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana\r\ntelah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri\r\nDalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua\r\natas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006\r\ntentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;\r\n10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015\r\ntentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;\r\n12. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 14 Tahun 2006\r\ntentang Pembentukan dan Penataan Organisasi dan Tata Kerja\r\nPerusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Soppeng (Lembaran\r\nDaerah Kabupaten Soppeng Tahun 2006 Nomor 76);\r\n13. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008\r\ntentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi\r\nKewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng (Lembaran\r\nDaerah Kabupaten Soppeng Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan\r\nLembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 49);\r\n14. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2009\r\ntentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah\r\n(Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2009 Nomor 98,\r\nTambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 57);\r\n15. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016\r\ntentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah\r\n(Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 5,\r\nTambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 100); \n (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM sampai dengan Tahun\r\n2016 sebesar Rp8.811.549.286,- (Delapan Milyar Delapan Ratus Sebelas\r\nJuta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh\r\nEnam Rupiah);\r\n(2) Penyertaan modal kepada PDAM sampai dengan Tahun Anggaran 2020\r\nditetapkan sebesar Rp10.000.000000,- (Sepuluh Milyar Rupiah);\r\n(3) Besaran penyertaan modal kepada PDAM setiap tahun anggaran,\r\ndisesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan akan ditetapkan\r\ndengan Keputusan Bupati. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2017. \n Keputusan Bupati \n 8 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Soppeng. Latar belakangnya adalah untuk menunjang terwujudnya daya guna dan hasil guna pengelolaan pendapatan daerah serta pemberian pelayanan kepada masyarakat. Tujuan penyertaan modal ini adalah untuk meningkatkan produktivitas dan pemanfaatan kekayaan daerah, meningkatkan sarana dan prasarana PDAM, meningkatkan cakupan layanan air bersih, serta meningkatkan kinerja PDAM.

Penyertaan modal ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat, investasi secara berkelanjutan, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan menunjang percepatan tercapainya struktur ekonomi. Besaran penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM sampai dengan Tahun 2016 adalah sebesar Rp8.811.549.286,- dan sampai dengan Tahun Anggaran 2020 ditetapkan sebesar Rp10.000.000.000,-. Sumber dana penyertaan modal ini berasal dari APBD. PDAM wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati setiap tahun berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Deviden dan/atau hak Daerah atas Penyertaan Modal merupakan pendapatan asli daerah dan harus disetor menjadi penerimaan kas daerah.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[105],{"_106":107,"_108":109,"_36":110},"text","Perda Kab. Soppeng No. 7 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/337239/perda-kab-soppeng-no-7-tahun-2021","92695b64-7f5e-4aec-9b69-1372736fcb61","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SOPPENG
SOUTH SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SOPPENG REGENCY
NUMBER 11 OF 2017
CONCERNING
REGIONAL GOVERNMENT CAPITAL PARTICIPATION TO
REGIONAL DRINKING WATER COMPANY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SOPPENG,

\n\n \n \n

Considering:

that to support the realization of the effectiveness and efficiency of Regional revenue management and the provision of services to the community in the region, it is necessary to mobilize the use of a portion of the Regional revenue to finance the Regional Government's capital participation;
that the Regional Government's capital participation in the Regional Drinking Water Company is considered capable of contributing to the Region and the regional community in general;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Regional Government Capital

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a907412d-867e-4555-bb2f-5cbaafe2d3fc","actionData","errors"]