[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a8fec611-d883-4ed9-a56a-d8542164a328","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Balita (KIBBLA) Kabupaten Kolaka Timur","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Timur No. 13 Tahun 2016","number","13","year","2016","published_date","2016-07-13","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur","place_of_enactment","Tirawuta","theme","Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Balita (KIBBLA) Kabupaten Kolaka Timur","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

IBU-BAYI-BALITA
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2016 / NO.13
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Balita (KIBBLA) Kabupaten Kolaka Timur
ABSTRAK:	\n \n Kesehatan sebagai kebutuhan dasar bagi setiap orang yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab bersama antara inividu, keluarga, masyarakat dan pemermtah. Kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita (KIBBLA) merupakan salah satu indicator utama tingkat kesejahteraan suatu bangsa dan khususnya suatu daerah yang dapat diukur dari angka kesakitan dat kematiaii ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita. KIBBLA merupakan Program Pembangunan Kesehatan Nasional dan Komitmen Tujuan Pembangunan (Sustainable Development Goals/ SDGs) agar lanjutan pelayanan KIBBLA dapat dilaksanakan secara efektif, menyeluruh dan terpadu. pelayanan kesehatan khususnya KIBBLA yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat harus lebih berpihak kepada masyarakat sehingga mencapai tujuan pembangunan lanjutan/SDGs dan meningkatkan kesejahteraan rakyat \n UUD 1945; UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 7 Tahun 1984; UU no. 8 Tahun 1999; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002, UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2004; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 8 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 39 Tahun 1995; PP No. 32 Tahun 1996; PP No. 105 Tahun 2000; PP No. 20 Tahun 2001; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Kepmenkes No. 273 Tahun 1997; Kepmenkes No. 900 Tahun 2002; Kepmenkes No. 450/Menkes/SK/IV/2004; Kepmenkes No. 1193/Menkes/SK/X/2004; Kepmenkes No. 1593/menkes/SK/IX/2005; Kepmenkes No. 1611/Menkes/SK/XI/2005; Kepmenkes No. 564/Menkes/SK/VIII/2006 \n Dalam peraturan ini diatur tentang kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan balita (KIBBLA) Kabupaten Kolaka Timur dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai asas dan tujuan; hak dan kewajiban; wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah; pelayanan kesehatan ibu; pelayanan kesehatan bayi baru lahir, bayi dan anak balita, sumber daya KIBBLA; pembinaan, pengawasan dan pelaporan; serta ketentuan sanksi \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2016. \n 24 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi, dan anak balita (KIBBLA) di Kabupaten Kolaka Timur. Latar belakangnya adalah kesehatan sebagai kebutuhan dasar yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab bersama, serta KIBBLA sebagai indikator kesejahteraan bangsa dan komitmen terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Hak dan kewajiban terkait pelayanan KIBBLA bagi ibu, bayi baru lahir, bayi, anak balita, tenaga kesehatan, penyedia jasa pelayanan kesehatan, masyarakat, dan usaha swasta.
Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan KIBBLA, termasuk melakukan Audit Maternal Perinatal (AMP), memberikan pendidikan dan penyuluhan, serta menjamin pelayanan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu.
Pelayanan kesehatan ibu hamil, persalinan, nifas, dan kontrasepsi. Pemerintah daerah menjamin pelayanan pemeriksaan kehamilan yang memadai, ketersediaan darah yang cukup, serta pelayanan kontrasepsi bagi pasangan usia subur yang tidak mampu.
Pelayanan kesehatan bayi baru lahir, bayi, dan anak balita, termasuk pemberian ASI eksklusif, imunisasi, serta pemantauan pertumbuhan dan perkembangan.
Pengelolaan sumber daya KIBBLA, meliputi tenaga kesehatan, sarana pelayanan kesehatan, dan pendanaan. Pemerintah daerah wajib memberikan pelatihan kepada tenaga KIBBLA, meningkatkan sarana pelayanan kesehatan, dan mengalokasikan anggaran yang memadai.

","transitional_provisions","1. Peraturan daerah ini dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan tingkat kesiapan pelaksanaan.\n2. Tingkat kesiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.\n3. Peraturan Daerah ini dilaksanakan secara penuh dan menyeluruh paling lama 2 (dua) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 9, dapat dikenakan sanksi administrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.\n2. Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, penutupan sementara kegiatan, pencabutan izin, dan penutupan kegiatan.\n3. Dalam hal ini terjadi mallpraktek maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.\n4. Bagi tenaga petugas dan keluarga yang menelantarkan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita sampai dengan meninggal akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF EAST KOLAKA
THE PROVINCE OF SOUTHEAST SULAWESI

REGIONAL REGULATION OF EAST KOLAKA REGENCY
NUMBER 13 OF 2016
on
THE HEALTH OF MOTHERS, NEWBORN BABIES, INFANTS AND TODDLERS (KIBBLA)
EAST KOLAKA REGENCY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF EAST KOLAKA,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that health as a basic need for every person whose fulfillment is a shared responsibility between individuals, families, communities and the government;
that the health of mothers, newborn babies, infants and toddlers (KIBBLA) is one of the main indicators of the level of welfare of a nation and especially a region that can be measured from the morbidity and mortality rates of mothers, newborn babies, infants and toddlers;
that KIBBLA is a National Health Development Program and a Commitment to the Sustainable Development Goals/SDGs so that continued KIBBLA services can be implemented

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a8fec611-d883-4ed9-a56a-d8542164a328","actionData","errors"]