[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a8fe6042-933d-464c-bcd2-3fe7067e259a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tahun 2023-2043","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2023","number","4","year","2023","published_date","2023-03-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a71c0dae-9206-440e-b83a-f6837e04af6c","Pertanahan & Penataan Ruang","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota","place_of_enactment","Sarilamak","theme","Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tahun 2023-2043","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

tata ruang
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tahun 2023-2043
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2022 tentang Cipta Kerja perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 2043 \n Pasal 18 ayat (6) UUD\r\nUU No. 12 Tahun 1956\r\nUU No. 26 Tahun 2007\r\nUU No. 23 Tahun 2014\r\nPP No. 26 Tahun 2008\r\nPP No. 21 Tahun 2021\r\nPerda Prov. Sumbar No. 13 Tahun 2012 \n Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi: \r\na. ketentuan Umum,\r\nb. ruang lingkup, tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten,\r\nc. rencana struktur ruang wilayah kabupaten\r\nd. rencana pola ruang wilayah kabupaten\r\ne. kawasan strategis kabupaten\r\nf. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan\r\ng. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten\r\nh. peran masyarakat dan kelembagaan\r\ni. penyelesaian sengketa, \r\nj. penyidikan, \r\nk. ketentuan pidana: \r\nl. ketentuan peralihan: \r\nm. ketentuan lain-lain: \r\nn. ketentuan penutup: \r\no. penjelasan, dan\r\np. lampiran. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2023. \n Mencabut Peraturan Daerah Kab. Lima Puluh Kota Nomor 18 Tahun 2002\r\nPeraturan Daerah Kab. Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2012\r\n \n 166 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 18 Tahun 2002 tentang Rencana Kota Sarilamak sebagai Ibu Kota Kabupaten Lima Puluh Kota (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2002 Nomor 85) dan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012 - 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan Ruang Wilayah Kabupaten sebagai sentra pertanian dan pariwisata yang berdaya saing, didukung oleh pengembangan infrastruktur yang maju, sinergis, dan berkelanjutan. Kebijakan penataan ruang meliputi pengembangan struktur ruang wilayah kabupaten yang berfokus pada sistem pusat permukiman yang hierarkis dan bersinergi antara perkotaan Sarilamak dan pusat pelayanan kawasan, peningkatan pelayanan sistem pusat permukiman dan ekonomi Nagari, serta pengembangan prasarana wilayah dan lingkungan. Pengembangan pola ruang wilayah kabupaten mencakup kawasan lindung berbasis partisipatif dengan kearifan lokal dan kawasan budi daya yang bertumpu pada sektor pertanian dan pariwisata, pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif, dan pengendalian pemanfaatan kegiatan agar tidak melampaui daya dukung lingkungan. Percepatan perwujudan kawasan strategis dilakukan untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi dan sosial budaya.","transitional_provisions","1. Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Penataan Ruang yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n2. Izin Pemanfaatan Ruang dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, dinyatakan masih berlaku sampai dengan masa berlakunya habis.\n3. Izin Pemanfaatan Ruang dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:\n4. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, Izin Pemanfaatan Ruang dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang tersebut disesuaikan dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;\n5. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan;\n6. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang tersebut dapat diberikan penggantian yang layak; dan\n7. penggantian yang layak memperhatikan:\na. harga pasaran setempat;\nb. nilai jual objek pajak; dan\nc. kemampuan keuangan daerah.\n8. Pemanfaatan Ruang yang diselenggarakan tanpa Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan\n9. Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini agar dipercepat untuk mendapatkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperlukan.","sanctions","1. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 diancam pidana penjara paling lama dan/atau denda paling banyak sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.\n2. Arahan sanksi dilakukan melalui sanksi administratif.\n3. Sanksi administratif dikenakan kepada setiap Orang yang tidak menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang.\n4. Sanksi administratif dikenakan juga kepada Orang yang tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Kabupaten.\n5. Sanksi administratif dapat berupa: peringatan tertulis, denda administratif, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, pembongkaran bangunan, dan/atau pemulihan fungsi Ruang.","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97},"text","Peraturan Daerah Kab. Lima Puluh Kota Nomor 18 Tahun 2002 Peraturan Daerah Kab. Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2012","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF LIMA PULUH KOTA
WEST SUMATERA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF LIMA PULUH KOTA REGENCY
NUMBER 4 OF 2023
ABOUT
REGENCY SPATIAL PLAN
YEAR 2023-2043

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF LIMA PULUH KOTA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 26 paragraph (7) of Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning as amended several times most recently by Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Spatial Plan of Lima Puluh Kota Regency for the Year 2023 - 2043; \n \n
In view of:	\n \n Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; \n Law Number 12 of 1956 concerning the Establishment of Autonomous Regencies within the Province of Central Sumatra (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1956

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a8fe6042-933d-464c-bcd2-3fe7067e259a","actionData","errors"]