[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a8fd7554-58c8-4f1b-8b0a-8cb449394df8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maros Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penetapan Nomor Urut/Nomenklatur Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Negeri TK Pusat PAUD/TK, SD, SDLB, SMP, SMA dan SMK Lingkup Kabupaten Maros","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros No. 8 Tahun 2011","number","8","year","2011","published_date","2011-02-14","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Maros","place_of_enactment","Turikale","theme","Penetapan Nomor Urut/Nomenklatur Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Negeri TK Pusat PAUD/TK, SD, SDLB, SMP, SMA dan SMK Lingkup Kabupaten Maros","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

nomor-urut-satuan-pendidikan
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2011/NO.8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penetapan Nomor Urut/Nomenklatur Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Negeri TK Pusat PAUD/TK, SD, SDLB, SMP, SMA dan SMK Lingkup Kabupaten Maros
ABSTRAK:	\n \n untuk lancar dan tertibnya pelayanan masyarakat di bidang\r\npendidikan dan tata kelola administrasi pendidikan maka dipandang\r\nperlu menetapkan ulang nomor urut / nomenklatur sekolah secara\r\nberjenjang dengan urutan tahun pendirian Sekolah, penataan ulang nomenklatur sekolah dalam Peraturan Daerah ini,\r\nadalah akses pemberlakuan Otonomi Daerah Tahun 2001 dan terjadinya\r\npemekaran wilayah Kecamatan di Kabupaten Maros sehingga ikut\r\nmempengaruhi nomor, nama serta keberadaan lokasi sekolah pada\r\nwilayah Kecamatan yang berbeda, \n Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerahdaerah\r\nTingkat II di Sulawesi, Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara\r\nyang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme , Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan\r\nNasional, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan\r\nPerundang-undangan , Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah , Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara\r\nPemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Tata Badan Hukum Pendidikan , Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan\r\nPengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan\r\nPemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan\r\nPemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi\r\nPerangkat Daerah , Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan\r\nPendidikan , Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perencanaan\r\nPembangunan Daerah berbasis Masyarakat , Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2007 tentang\r\nRPJMD Pemerintah Kabupaten Maros 2010-2015, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan\r\nPemerintahan menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros , Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata\r\nKerja Dinas-dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros, \n PENETAPAN NOMOR URUT /\r\nNOMENKLATUR TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH\r\nNEGERI TK PUSAT PAUD/TK, SD, SDLB, SMP, SMA DAN SMK\r\nLINGKUP KABUPATEN MAROS \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2011. \n 5 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Maros.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 08 Tahun 2011 ini bertujuan untuk menata ulang nomor urut dan nomenklatur sekolah negeri di Kabupaten Maros, mencakup TK Pusat PAUD/TK, SD, SDLB, SMP, SMA, dan SMK. Latar belakangnya adalah untuk kelancaran pelayanan masyarakat di bidang pendidikan, tata kelola administrasi pendidikan, serta menyesuaikan dengan otonomi daerah dan pemekaran wilayah kecamatan. Tujuannya adalah merumuskan ulang penamaan sekolah berdasarkan tahun pendirian, menghindari ketidakteraturan nomor dan penamaan sekolah yang sama di lokasi berbeda, meminimalisir benturan kepentingan, dan memudahkan pengadministrasian. Ketentuan substansial meliputi penetapan nomor urut nomenklatur untuk berbagai tingkatan sekolah yang tercantum dalam lampiran peraturan daerah. Penentuan nomor urut sekolah didasarkan pada tahun, bulan, dan tanggal pendirian, atau jika sama, berdasarkan nomor NPSN yang lebih dahulu terbit. Peraturan ini juga mengatur bahwa sekolah yang masih dalam tahap perencanaan dan pembangunan mengikuti penetapan nomor urut sebelumnya berdasarkan tanggal, bulan, tahun berdirinya dan NPSNnya. Jika terjadi penggabungan sekolah (merger), nomor urut dan nama sekolah yang digabung akan mengalami penyesuaian, yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.","transitional_provisions","1. Nomenklatur/Nomor urut dan nama sekolah untuk SDN 2 Unggulan (RSBI) Maros, SMPN 2 Unggulan (RSBI) Maros, dan SMAN 1 Maros tetap menggunakan Nomor dan Nama Lama/Status kelembagaan yang melekat pada Sekolah tersebut dikecualikan dari ketentuan umum Pasal 1 angka 10.\n2. Pemberlakuan Nomenklatur baru dalam lampiran peraturan daerah ini dikecualikan atau belum diberlakukan pada proses pendataan administrasi Ujian Nasional termasuk penulisan ijazah tahun pelajaran 2010/2011.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGIONAL REGULATION OF MAROS REGENCY
NUMBER: 08 YEAR 2011
CONCERNING
DETERMINATION OF SEQUENCE NUMBER/NOMENCLATURE OF UNIT LEVEL
STATE SCHOOL EDUCATION CENTER PAUD/TK, SD, SDLB, SMP, SMA
AND SMK SCOPE
MAROS REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MAROS

\n\n \n \n

Considering:

that for the smooth and orderly public service in the field
of education and educational administration governance, it is deemed
necessary to re-establish the sequence number / nomenclature of schools in a
tiered manner with the order of the year of establishment of the School;
that the restructuring of school nomenclature in this Regional Regulation,
is the access to the enactment of Regional Autonomy in 2001 and the occurrence
of sub-district regional expansion in Maros Regency, thus affecting
the number, name and location of schools in
different sub-district areas;
that based on the considerations as

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a8fd7554-58c8-4f1b-8b0a-8cb449394df8","actionData","errors"]