[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a8f29834-623a-4676-b9e6-5ce773eedad1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":86,"_93":94,"_95":96,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung Barat Nomor 23 Tahun 2009 tentang Kerja Sama Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Barat Nomor 23 Tahun 2009","number","23","year","2009","published_date","2009-12-09","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"908dd033-2adb-4bcd-a093-c206162f8510","Kemitraan Pemerintah & Swasta","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bandung Barat","place_of_enactment","Ngamprah","theme","Kerja Sama Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 23, LD 2009/No.23
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Kerja Sama Desa
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2009. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 23 Tahun 2009 mengatur tentang kerja sama desa. Latar belakang peraturan ini adalah untuk melaksanakan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan desa, desa dapat melakukan kerja sama dengan desa lain atau pihak ketiga sesuai kewenangannya, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005.

Tujuan dari kerja sama desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar desa, berorientasi pada kepentingan dan aspirasi masyarakat. Kerja sama desa meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kerja sama dengan pihak ketiga dapat dilakukan dalam bidang peningkatan perekonomian, pelayanan pendidikan, kesehatan, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, tenaga kerja, pekerjaan umum, dan batas desa.

Subjek kerja sama meliputi kepala desa dan pihak ketiga. Bentuk kerja sama antar desa ditetapkan dengan Peraturan Bersama, sedangkan kerja sama desa dengan pihak ketiga ditetapkan dengan Perjanjian. Kepala desa bertugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kerja sama, serta melaporkan pertanggungjawaban kepada masyarakat melalui BPD. BPD bertugas menampung aspirasi masyarakat dan mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan kerja sama desa.

Peraturan ini juga mengatur tata cara pelaksanaan kerja sama, pembentukan Badan Kerja Sama, persetujuan BPD untuk kerja sama yang membebani masyarakat dan desa, pengelolaan hasil kerja sama, penyelesaian perselisihan, perubahan dan pembatalan kerja sama, tenggang waktu, berakhirnya kerja sama, pembinaan dan pengawasan oleh Camat dan SKPD terkait, serta pembiayaan kerja sama.

","transitional_provisions","1. Pelaksanaan perjanjian kerjasama desa yang telah dilakukan, tetap berlaku sampai habis masa berlakunya perjanjian kerjasama tersebut.\n2. Perjanjian kerjasama yang telah berakhir dan akan diperpanjang,harus berpedoman kepada Peraturan Daerah ini.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[97],{"_98":99,"_100":101,"_36":102},"text","PERDA Kab. Bandung Barat No. 2 Tahun 2015 tentang Desa","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/204747/perda-kab-bandung-barat-no-2-tahun-2015","5f9d0bf4-e913-4495-a65c-1faa80ec5ff4","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION
WEST BANDUNG REGENCY
NUMBER 23 YEAR 2009
on
VILLAGE COOPERATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF WEST BANDUNG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering :

that in order to carry out village government, development and community affairs, villages can cooperate with other villages and/or with third parties in accordance with their authority;
that based on the mandate of Article 82 of Government Regulation Number 72 of 2005 on Villages, the implementation of cooperation between villages and village cooperation with third parties needs to be regulated in regional regulations;
that based on the considerations in letters a and b above, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on village cooperation;

Bearing in Mind :

Law Number 17 of 2003 on State Finances (State Gazette of 2003 Number 47, Supplement to the State Gazette

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a8f29834-623a-4676-b9e6-5ce773eedad1","actionData","errors"]