[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a8f18af1-5d96-4a48-a129-7b8b7cbae535","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":83,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kotabaru Nomor 16 Tahun 2014 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Gema Sa-Ijaan Kabupaten Kotabaru","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru No. 16 Tahun 2014","number","16","year","2014","published_date","2014-08-26","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"ec1fd785-848f-461d-80e9-b2e90b16a6c7","Pers, Pos & Iklan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kotabaru","place_of_enactment","Kotabaru","theme","Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Gema Sa-Ijaan Kabupaten Kotabaru","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD.2014/NO16
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Gema Sa-Ijaan Kabupaten Kotabaru
ABSTRAK:	\n \n Pemerintah Daerah berkeinginan mewujudkan visi dan misi memberikan layanan informasi pendidikan, hiburan, pelestarian budaya daerah,\tlalu lintas, kebencanaan dan sebagai kontrol sosial masyarakat untuk berpartisifasi aktif dalam pembangunan daerah,lembaga penyiaran publik lokal merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peranan sangat penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik,\tekonomi yang memiliki kebebasan dan tanggung\tjawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial,berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran\tdan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah\t\tNomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan\tPenyiaran Lembaga Penyiaran Publik,\tdi Daerah dapat dibentuk lembaga penyiaran publik lokal,berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Gema Sa- ijaan Kabupaten Kotabaru. \n Dasar Hukum;Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 ;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ;Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 ;Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 ;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 ;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ;Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ;Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 ;Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 ;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 ;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ;Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor\t28 Tahun 2008 ;Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor\t12/PER/M.KOMINFO/02/2009 ;Peraturan Menteri Komonikasi dan Informatika Nomor 18/PER/M.KOMINFO/03/2009 ;Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimatan Selatan Nomor : 02/KPID-KAL-SEL/2012 ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun\r\n2014 ;Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19\r\nTahun 2007 . \n Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang;\r\nLembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Gema Sa- ijaan Kabupaten Kotabaru, Dengan Sistematika Sebagai Berikut;\r\n1.Ketentuan Umum\r\n2.Pembentukan, Asas, Dan Tujuan\r\n3.Kedudukan, Tugas Dan Fungsi\r\n4.Perizinan \r\n5.Alat Kelengkapan\r\n6.Dewan Pengawas\r\n7.Dewan Direksi\r\n8.Stasiun Penyiaran\r\n9.Sekretariat\r\n10.Pembiayaan\r\n11.Pertanggung Jawaban\r\n12.Karyawan\r\n13.Seleksi Dewan Pengawas Dan Dewan Direksi\r\n14.Pembinaan Dan Pelatihan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 25 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini membentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Gema Sa-ijaan Kabupaten Kotabaru sebagai badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah. LPPL RGS bertujuan untuk menyajikan program siaran yang mendorong sikap mental masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, memperkukuh kerekatan sosial dan integrasi nasional. LPPL RGS bertugas memberikan pelayanan informasi melalui penyusunan program siaran radio, teknik radio, administrasi, dan pemasaran. Fungsinya meliputi perumusan kebijakan umum, pengawasan penyiaran, koordinasi kebijakan, pengelolaan administrasi dan SDM, pengelolaan program acara, pengelolaan prasarana dan sarana, penyebarluasan informasi, serta monitoring dan evaluasi penyiaran.

Alat kelengkapan LPPL RGS terdiri dari Dewan Pengawas, Dewan Direksi, Stasiun Penyiaran, dan Sekretariat. Dewan Pengawas bertugas menetapkan kebijakan umum, mengawasi pelaksanaan rencana kerja, mengangkat dan memberhentikan Dewan Direksi, serta menampung aspirasi masyarakat. Dewan Direksi bertugas melaksanakan kebijakan Dewan Pengawas, mengelola LPPL RGS, menetapkan ketentuan teknis operasional, dan menyusun laporan keuangan. Stasiun Penyiaran dipimpin oleh Kepala Stasiun yang bertanggung jawab kepada Dewan Direksi. Sekretariat membantu pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan pengelolaan administrasi LPPL RGS.

Pembiayaan LPPL RGS bersumber dari APBD dan APBN, iuran penyiaran, siaran iklan, usaha lain yang sah, dan sumbangan masyarakat. Dewan Direksi bertanggung jawab atas penyelenggaraan penyiaran. Karyawan LPPL RGS terdiri dari PNS dan bukan PNS yang diangkat berdasarkan ketentuan yang berlaku.

","transitional_provisions","1. Sebelum alat kelengkapan LPPL RGS berdasarkan Peraturan Daerah ini terbentuk, maka segala ketentuan dan lembaga yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.\n2. Masa jabatan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.\n3. Sebelum dilantiknya Dewan Pengawas dan Dewan Direksi yang baru, Dewan Pengawas dan Dewan Direksi yang lama tetap melaksanakan tugasnya selama 3 (tiga) bulan","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KOTABARU
SOUTH KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KOTABARU REGENCY
NUMBER 16 OF 2014
ABOUT
LOCAL PUBLIC BROADCASTING INSTITUTION
RADIO GEMA SA-IJAAN KOTABARU REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KOTABARU,

\n\n \n \n

Considering:

that the Regional Government wishes to realize the vision and mission of providing information services for education, entertainment, preservation of regional culture, traffic, disaster management and as social control of the community to actively participate in regional development;
that local public broadcasting institutions are mass communication media that have a very important role in social, cultural, political, economic life that have the freedom and responsibility in carrying out their functions as media for information, education, entertainment, as well as social control and cohesion;
that based on the provisions of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a8f18af1-5d96-4a48-a129-7b8b7cbae535","actionData","errors"]