[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a8e49988-43b2-4130-aa08-0e878184f35c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Sungai Penuh Nomor 12 Tahun 2011 tentang RETRIBUSI PELAYANAN PASAR","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sungai Penuh No. 12 Tahun 2011","number","12","year","2011","published_date","2011-10-24","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Sungai Penuh","place_of_enactment","Sungai Penuh","theme","RETRIBUSI PELAYANAN PASAR","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2011/NO.12
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka memberikan pelayanan yang baik dan optimal kepada masyarakat untuk menunjang kegiatan bidang perdagangan, Pemerintah Kota Sungai Penuh menyediakan pelayanan fasilitas pasar; \r\nAtas penyediaan pelayanan pasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dipungut retribusi; \r\nBerdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. \n UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Pepres No. 112 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007; Perda No. 18 Tahun 2010. \n Perda ini mengenai Retribusi Pelayanan Pasar, meliputi: nama, objek dan subjek retribusi; golongan retribusi; cara mengukur tingkat penggunaan jasa; prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi; struktur besarnya tarif retribusi; wilayah pemungutan; saat retribusi terutang; tata cara pemungutan; tata cara pembayaran; tata cara penagihan; keberatan; pengembalian kelebihan pembayaran; pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi; kadaluwarsa penagihan; insentif pemungut; sanksi administratif; sanksi administratif; ketentuan pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2011. \n Hal-hal yang belum diatur dalam Perda ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota \n 18 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar bertujuan untuk memberikan pelayanan yang baik dan optimal kepada masyarakat dalam kegiatan perdagangan dengan menyediakan fasilitas pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Retribusi dipungut sebagai pembayaran atas jasa pelayanan dan penyediaan fasilitas pasar.

Ketentuan Substansial:

Objek retribusi adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, kios, dan payung yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, kecuali yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Subjek retribusi adalah setiap orang atau badan yang memanfaatkan fasilitas pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Retribusi pelayanan pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan klasifikasi, jenis, fasilitas, dan pelayanan yang terdiri atas halaman/pelataran, los dan atau kios, luas lokasi, dan jangka waktu pemakaian. Struktur tarif retribusi memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan pasar. Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Wajib retribusi memiliki kewajiban untuk membayar retribusi yang terutang, dan berhak mengajukan keberatan atas SKRD dan SKRDLB kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk. Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dalam jangka waktu tertentu. Wajib retribusi juga berhak mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran retribusi.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.\n2. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF SUNGAI PENUH CITY
REGIONAL REGULATION OF SUNGAI PENUH CITY
NUMBER 12 OF 2011
ABOUT
MARKET SERVICE RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF SUNGAI PENUH,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to provide good and optimal service to the community to support activities in the trade sector, the Sungai Penuh City Government provides market facility services;
that for the provision of market services organized by the regional government, a retribution is collected;
that based on the provisions of Article 156 paragraph (1) of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retributions, regional retributions are determined by Regional Regulation;
that based on the considerations as referred to in letters a, b and c, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Market Service Retribution;

In View of:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a8e49988-43b2-4130-aa08-0e878184f35c","actionData","errors"]