[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a8e234d2-98bb-4ed3-849f-7d917d28a170","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkayang No. 11 Tahun 2015","number","11","year","2015","published_date","2015-12-08","effective_date","2015-12-09","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"5c23153e-8a22-44ee-bfce-ce6ef5f16760","Hukum Pidana, Perdata & Dagang","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bengkayang","place_of_enactment","Bengkayang","theme","Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2015/NO.11, TLD NO.11, LL KAB BENGKAYANG : 22 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang
ABSTRAK:	\n \n bahwa perdagangan orang merupakan kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia yang mengabaikan harkat, martabat dan derajat manusia sehingga perlu dicegah dan ditangani secara adil dan manusiawi melalui pengaturan dan penanganan yang menyeluruh dan terpadu. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat(6) UUD 1945,UU No.4 Tahun 1979, UU No.8 Tahun 1981, UU No.7 Tahun 1984, UU No.10 Tahun 1999, UU No.39 Tahun 1999, UU No.23 Tahun 2002, UU No.13 Tahun 2003, UU No.13 Tahun 2006, UU No.21 Tahun 2007, UU No.11 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, UU No.10 Tahun 2012, UU No.23 Tahun 2014, PP No.27 Tahun 1983, PP No.9 Tahun 2008, Perpres No.28 Tahun 2008, Perpres No.69 Tahun 2008, Permendagri No.1 Tahun 2014, Perda Provinsi Kalbar No.7 Tahun 2007, Perda No.10 Tahun 2007, Perda No.13 Tahun 2011. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan, Pencegahan Perdagangan Orang, Penanganan Korban Perdaganagan orang, Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial, Rencana Aksi Daerah, Gugus Tugas dan Pusat Pelayanan Terpadu, Hak dan Kewajiban Masyarakat, Peran Serta Masyarakat, Kerjasama dan Kemitraan, Pembinaan dan Pengawasan, Pembiayaan, Sanksi Administrasi, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2015. \n Penjelasan sebanyak 4 (empat) halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mencegah perdagangan orang sejak dini, memberikan perlindungan terhadap eksploitasi dan perbudakan manusia, menyelamatkan dan merehabilitasi korban, memberikan dukungan pendidikan dan ekonomi bagi korban dan keluarga, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang ancaman perdagangan orang.

Kebijakan pencegahan preemtif meliputi peningkatan pendidikan, aksesibilitas pendidikan dan pelatihan, pembukaan lapangan kerja, dan membangun partisipasi masyarakat. Pemerintah Daerah memberikan informasi dan penyuluhan tentang nilai moral dan keagamaan. SKPD terkait melaksanakan kebijakan ini secara terpadu di bawah koordinasi bidang kesejahteraan sosial.

Tindakan preventif meliputi sistem penanganan efektif, perizinan yang jelas, sistem informasi lengkap, pendataan dan pengawasan PPTKIS dan korporasi, monitoring tenaga kerja yang akan bekerja di luar daerah, jejaring kerjasama dengan penegak hukum dan LSM, serta dukungan pos pengaduan. SKPD terkait melaksanakan kebijakan ini secara terpadu di bawah koordinasi bidang kesejahteraan sosial.

Pemerintah Daerah wajib membuat kebijakan, program, kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk pencegahan dan penanganan perdagangan orang. Peraturan ini melarang memperdagangkan, mempekerjakan, atau melibatkan anak pada pekerjaan terburuk. Pemerintah Daerah, instansi terkait, dan masyarakat bekerjasama menanggulangi pekerjaan tidak layak untuk anak.

Setiap orang yang akan bekerja di luar daerah harus mengajukan Surat Rekomendasi Bekerja di Luar Daerah (SRBD) dari Lurah/Kepala Desa tanpa biaya. Pengusaha jasa hiburan malam wajib menyampaikan surat keterangan dari instansi daerah asal kepada Camat melalui Lurah/Kepala Desa. Pemerintah Daerah melakukan penanganan korban melalui penjemputan, penampungan, pendampingan, koordinasi pemulangan, pelaporan tindak pidana, dan pemberian bantuan hukum. PPTKIS wajib memulangkan korban yang direkrut.

Pemerintah Daerah wajib melakukan rehabilitasi dan reintegrasi sosial melalui pemulihan kesehatan fisik dan psikis, reintegrasi sosial ke keluarga atau masyarakat, dan pemberdayaan ekonomi atau pendidikan. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi korban perdagangan orang. Bupati membentuk Gugus Tugas untuk koordinasi penanganan korban perdagangan orang.

Masyarakat berhak memperoleh pekerjaan dan pendidikan yang layak, perlakuan wajar, perlindungan dari kesewenang-wenangan, pengakuan hukum yang adil, rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan ikut berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan penanganan. Masyarakat berkewajiban memperlakukan setiap orang dengan baik, membantu korban, mengawasi PPTKIS atau korporasi, dan melaporkan adanya perdagangan orang.

","transitional_provisions","","sanctions","1. PPTKIS, korporasi, pengusaha atau penyalur yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), yang melakukan, turut melakukan, membantu melakukan dan/atau mempermudah terjadinya perdagangan orang dikenakan sanksi administrasi berupa pembekuan dan/atau pencabutan izin operasional usaha.\n2. Pejabat Negara/Pemerintah/Pemerintah Daerah yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) yang melakukan, turut melakukan, membantu melakukan dan/atau mempermudah terjadinya perdagangan orang dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.\n3. PPTKIS atau orang perorangan yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).\n4. Setiap orang atau korporasi yang melakukan, turut melakukan, membantu melakukan, mencoba melakukan dan/atau mempermudah terjadinya perdagangan orang dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BENGKAYANG
THE PROVINCE OF WEST KALIMANTAN

REGIONAL REGULATION OF BENGKAYANG REGENCY
NUMBER 11 OF 2015
on
PREVENTION AND HANDLING OF VICTIMS OF TRAFFICKING IN PERSONS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BENGKAYANG,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that trafficking in persons is a crime against Human Rights that ignores human dignity, honor and degree so that it needs to be prevented and handled fairly and humanely through comprehensive and integrated regulation and handling;
that trafficking in persons has a wide trading network and with the geographical conditions of Bengkayang Regency, it is one of the places of transit for trafficking in persons, so that a regional policy is needed which is stated in a Regional Regulation to protect the citizens of Bengkayang Regency from trafficking in persons, especially women and children;
that Law Number 21 of 2007

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a8e234d2-98bb-4ed3-849f-7d917d28a170","actionData","errors"]