[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a8de5779-bede-4ac5-8b10-75f38be0e82b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":86,"_92":93,"_94":95,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara","short_title","Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/2011 Tahun 2011","number","PER-03/MBU/2011","year","2011","published_date","2011-08-08","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","eb707cc6-d8ee-43db-8a75-fdaca6c19eb3","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara","short_name","Permen BUMN","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Kementerian Badan Usaha Milik Negara","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305); 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 4. Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2015 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 76); 5. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/07/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1379);
2011
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara NO. PER-03/MBU/2011, jdih.bumn.go.id : 3 hlm.
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara TENTANG Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka mengukur kinerja organisasi dalam mencapai tujuan \r\ndan sasaran strategisnya, perlu disusun suatu sistem pelaporan \r\nakuntabilitas kinerja organisasi yang menggambarkan proses pencapaian \r\ntujuan dan sasaran organisasi setiap tahun; \r\nb. bahwa dalam rangka ketertiban pelaksanaan penyusunan laporan \r\nakuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian BUMN diperlukan suatu \r\npedoman yang mengatur tata cara penyusunan laporan kinerja; \r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a \r\ndan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha \r\nMilik Negara tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di \r\nLingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara; \n 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan \r\nPembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun \r\n2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nNomor 4421); \r\n2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan \r\ndan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTabun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nNomor 4614); \r\n3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata cara \r\nPengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, \r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan \r\nOrganisasi Kementerian Negara; \r\n5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan \r\nFungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi \r\nEselon I Kementerian Negara; \r\n6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja \r\nInstansi Pemerintah; \r\n7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009; \r\n8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan \r\nReformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman \r\nPenyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja \r\nInstansi Pemerintah; \r\n9. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER\u000205/MBU/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan \r\nUsaha Milik Negara; \n Pedoman Laporan Kinerja mengatur mengenai tata cara penyusunan laporan kinerja yang terdiri \r\natas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja dan Laporan dalam \r\nrangka Pelaksanaan Rencana Pembangunan.Pedoman Laporan Kinerja digunakan sebagai acuan umum bagi seluruh unit kerja di lingkungan \r\nKementerian Badan Usaha Milik Negara dalam menyusun laporan kinerj a. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2011. \n 39 halaman dengan lampiran \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan ini bertujuan untuk menyediakan pedoman penyusunan laporan kinerja di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Latar belakang kebijakan ini adalah untuk memastikan akuntabilitas kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya. Pedoman ini mengatur tata cara penyusunan laporan kinerja yang mencakup Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, laporan kinerja program pelaksanaan APBN, dan laporan triwulanan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan. Pedoman ini digunakan sebagai acuan umum bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian BUMN dalam menyusun laporan kinerja. Setiap unit kerja wajib menyusun laporan kinerja sesuai dengan format dan prosedur yang telah ditetapkan, termasuk penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK).","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[96],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","Permen BUMN No. PER-05/MBU/09/2017 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/2011 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/146717/permen-bumn-no-per-05mbu092017-tahun-2017","3c316040-52ff-461e-befb-4d37c683fde9","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGULATION OF THE MINISTER OF STATE-OWNED ENTERPRISES
NUMBER: PER-03/MBU/2011
on
GUIDELINES FOR THE PREPARATION OF PERFORMANCE REPORTS
WITHIN THE MINISTRY OF STATE-OWNED ENTERPRISES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF STATE-OWNED ENTERPRISES,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that in order to measure organizational performance in achieving its objectives
and strategic goals, it is necessary to develop a reporting system
organizational performance accountability that describes the process of achieving
organizational goals and objectives each year;
that in order to ensure the orderly implementation of the preparation of reports
performance accountability within the Ministry of SOEs requires a
guidelines governing the procedures for preparing performance reports;
that based on the considerations as referred to in letters a
and b above, it is necessary to stipulate a

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a8de5779-bede-4ac5-8b10-75f38be0e82b","actionData","errors"]