[{"_1":2,"_144":-5,"_145":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a8db072d-6379-4818-a80b-7d3ca8cc0b2e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_140":141,"_142":143},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_115":116,"_121":122,"_123":124,"_125":126,"_127":128,"_129":130,"_131":132,"_133":134,"_135":136,"_137":-5,"_138":139},"title","Peraturan Menteri Sosial Nomor 18 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial","short_title","Peraturan Menteri Sosial Nomor 18 Tahun 2018","number","18","year","2018","published_date","2018-08-09","effective_date","2018-08-13","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","5cc66a70-7396-4f6b-a2a0-c4ad93e79d1f","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Sosial","short_name","Permensos","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Kementerian Sosial","place_of_enactment","Jakarta","theme","Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2018
Peraturan Menteri Sosial NO. 18, BN.2018/NO.1076, jdih.kemsos.go.id : 39 hlm.
Peraturan Menteri Sosial TENTANG Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2018. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa Cibinong.\n2. Keputusan Menteri Sosial Nomor 55/HUK/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa “Prof. Dr. Soeharso” Surakarta.\n3. Keputusan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Grahita “Kartini” Temanggung.\n4. Keputusan Menteri Sosial Nomor 58/HUK/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penerbitan Braille Indonesia “Abiyoso”.\n5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 106/HUK/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial di Lingkungan Departemen Sosial yang mengatur mengenai panti sosial rehabilitasi penyandang cacat.\n6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Bina Rungu Wicara “Meohai” Kendari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1039).\n7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental “Margo Laras\" di Pati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1651).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Sosial ini mengatur tentang organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. Latar belakang ditetapkannya peraturan ini adalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Peraturan ini menetapkan jenis-jenis UPT Penyandang Disabilitas, yang meliputi:

Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Penyandang Disabilitas (BBRVPD)
Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (BBRSPDI dan BBRSPDF)
Balai Literasi Braille Indonesia (BLBI)
Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (BRSPDF, BRSPDM, BRSPDSN, dan BRSPDI)
Loka Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Rungu Wicara (LRSPDSRW)

Peraturan ini juga mengatur tugas, fungsi, dan susunan organisasi dari masing-masing UPT tersebut, termasuk bagian tata usaha, bidang-bidang, seksi-seksi, dan kelompok jabatan fungsional. Setiap UPT memiliki tugas spesifik sesuai dengan jenis disabilitas yang ditangani. Selain itu, peraturan ini juga mengatur mengenai instalasi sebagai unit nonstruktural penunjang operasional teknis dan pengembangan rehabilitasi sosial, serta tata kerja UPT yang meliputi penyusunan peta bisnis proses, analisis jabatan, dan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah.

","transitional_provisions","1. Seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di Panti Sosial Penyandang Disabilitas, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.","sanctions","(-)","revokes",[94,100,104,107,109,111,113],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","Permensos No. 16 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental “Margo Laras” di Pati","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/130019/permensos-no-16-tahun-2016","4bf949a8-49e0-4041-9015-1f85c4dd208a",{"_95":101,"_97":102,"_36":103},"Permensos No. 22 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Bina Rungu Wicara Meohai Kendari","https://peraturan.bpk.go.id/Details/130202/permensos-no-22-tahun-2012","c6b08dc9-6eb4-4576-be49-ad6e88523db0",{"_95":105,"_97":106},"Peraturan Menteri Sosial Nomor 106/HUK/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial di Lingkungan Departemen Sosial yang mengatur mengenai panti sosial rehabilitasi penyandang cacat","",{"_95":108,"_97":106},"Keputusan Menteri Sosial Nomor 58/HUK/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penerbitan Braille Indonesia “Abiyoso”",{"_95":110,"_97":106},"Keputusan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Grahita “Kartini” Temanggung",{"_95":112,"_97":106},"Keputusan Menteri Sosial Nomor 55/HUK/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa “Prof. Dr. Soeharso” Surakarta",{"_95":114,"_97":106},"Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa Cibinong","revoked_by",[117],{"_95":118,"_97":119,"_36":120},"Permensos No. 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial","https://peraturan.bpk.go.id/Details/217217/permensos-no-3-tahun-2022","f56724db-18b1-4340-b5d8-6a1f8b87fd95","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF SOCIAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 18 OF 2018
CONCERNING
ORGANIZATION AND WORK PROCEDURES OF TECHNICAL IMPLEMENTATION UNITS
FOR SOCIAL REHABILITATION OF PERSONS WITH DISABILITIES
WITHIN THE DIRECTORATE GENERAL OF SOCIAL REHABILITATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF SOCIAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to optimize the implementation of duties and functions of social rehabilitation of persons with disabilities, it is necessary to reorganize the technical implementation units for social rehabilitation of persons with disabilities within the Directorate General of Social Rehabilitation;
that the reorganization of technical implementation units within the Directorate General of Social Rehabilitation as referred to in letter a, has been approved by the Minister of Administrative and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a8db072d-6379-4818-a80b-7d3ca8cc0b2e","actionData","errors"]