[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a8d97ed2-8df8-450f-93bf-f5c3a290835c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":86,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 1974 tentang Bantuan Pembangunan Desa","short_title","Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 1974","number","4","year","1974","published_date","1974-04-09","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","2a48a45a-169c-4d7e-8ef3-3f0ac4eeb863","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Instruksi Presiden (Inpres)","short_name","Inpres","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"aceb7fcd-3171-4ce2-a681-3ba05591aab7","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Bantuan Pembangunan Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Bantuan - Pembangunan - Desa
1974
Instruksi Presiden (Inpres) NO. 4, jdih.setkab.go.id: 6 hlm.
Instruksi Presiden (Inpres) TENTANG Bantuan Pembangunan Desa
ABSTRAK:	\n \n Bantuan Pembangunan Desa sebagaimana dananya telah disediakan dalam Anggran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 1974/1975 merupakan salah satu sarana yang dapat dipergunakan dalam rangka pembinaan dan pemanfaatan usaha swadaya gotong-royong-dalam masyarakat Indonesia bagi pelaksanaan program pembangunan desa. \n Dasar hukum Inpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945; UU Nomor 18 Tahun 1965; UU Nomor 2 Tahun 1974; Keppres Nomor 9 Tahun 1973; dan Keppres Nomor 11 Tahun 1974. \n Inpres ini menginstruksikan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Instruksi Presiden ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan bantuan pembangunan desa tahun 1974/1975. \n \n
CATATAN:	\n \n Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 09 April 1974. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1974 dikeluarkan untuk mengatur pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa yang dananya telah disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1974/1975. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mendorong dan memanfaatkan usaha swadaya gotong-royong masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan desa.

Ketentuan Substansial: Instruksi ini mengatur pembagian kewenangan antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Bantuan Pembangunan Desa terdiri dari bantuan umum, bantuan selektif berdasarkan potensi swadaya, dan bantuan khusus untuk desa kritis. Bantuan ini digunakan untuk pembangunan prasarana desa, termasuk prasarana produksi, perhubungan, pemasaran, dan sosial. Menteri Dalam Negeri bertanggung jawab atas pembinaan, Menteri Keuangan atas penyediaan dana, dan Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri atas pengarahan perencanaan pembangunan desa.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

INSTRUCTION OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 4 OF 1974
CONCERNING
VILLAGE DEVELOPMENT ASSISTANCE

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that Village Development Assistance, the funds for which have been provided in the State Revenue and Expenditure Budget for the 1974/1975 fiscal year, is one of the means that can be used to foster and utilize mutual cooperation efforts in Indonesian society for the implementation of village development programs.
that in connection with this, it is deemed necessary to issue a Presidential Instruction containing provisions as guidelines for the implementation of Village Development Assistance.

In view of:

Article 4 paragraph (1) of the 1945 Constitution;
Law Number 18 of 1965 concerning the Basic Principles of Regional Government (State Gazette of 1965 Number 83,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a8d97ed2-8df8-450f-93bf-f5c3a290835c","actionData","errors"]