[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a8d3f5a3-a5f6-4b14-a6c4-baba470a9bb5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Qanun Kota Langsa Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Dalam Kota Langsa","short_title","Qanun Kota Langsa No. 14 Tahun 2010","number","14","year","2010","published_date","2010-12-14","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","87041d93-4a68-4787-89f6-7d7f6a041aa9","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Qanun","short_name","QANUN","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Langsa","place_of_enactment","Langsa","theme","Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Dalam Kota Langsa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG DALAM KOTA LANGSA
2010
Qanun NO. 14, LD.2010/No.15
Qanun TENTANG Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Dalam Kota Langsa
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka kewenangan yang diberikan Pemerintah Pusat disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan Otonomi Daerah dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan Negara, maka dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Langsa sektor perindustrian dan perdagangan serta dengan lahirnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu mengatur besaran retribusi pelayanan tera/ tera ulang dalam Kota Langsa. \n Dasar Hukum Qanun ini adalah : UU No. 2 Tahun 1981; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 3 Tahun 2001; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU NO. 28 Tahun 2009; PP No. 27 Tahun 1983 ; QANUN Aceh No. 3 Tahun 2007. \n Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Nama,Objek dan Subjek Retribusi, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa yang bersangkutan, Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi dan Tata Cara Pengawasan, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, Wilayah Pemungutan,Masa Pembubuhan Cap Tera/ Tera Ulang dan Masa Pelayanan Tera/ Tera Ulang, Penentuan Pembayaran,Tempat Pembayaran,Tata Cara Pembayaran,Angsuran dan Penundaan Pembayaran Retribusi, Pemungutan Retribusi, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Kedaluwarsa Penagihan, Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa, Sanksi Administratif, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Qanun ini mulai berlaku pada tanggal . \n 16 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Qanun Kota Langsa Nomor 7 Tahun 2008 tentang Retribusi Parkir, Pasal 8 ayat (2) huruf e dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","Qanun Kota Langsa Nomor 14 Tahun 2010 mengatur tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang di Kota Langsa. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perindustrian dan perdagangan serta melaksanakan otonomi daerah. Tujuannya adalah untuk mengatur besarnya retribusi pelayanan tera/tera ulang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Ketentuan substansial mencakup:\n\n- **Nama, Objek, dan Subjek Retribusi:** Retribusi dipungut atas kegiatan pelayanan tera/tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya.\n- **Golongan Retribusi:** Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang termasuk dalam Golongan Retribusi Jasa Umum.\n- **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa:** Dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas, lamanya waktu, dan peralatan pengujian yang digunakan.\n- **Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif:** Memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian.\n- **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi:** Ditentukan menurut jenis UTTP (Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya) dengan tarif yang bervariasi.\n- **Wilayah Pemungutan:** Retribusi terutang dipungut di Wilayah Kota Langsa.\n- **Masa Pembubuhan Cap Tera/Tera Ulang:** Ditetapkan 1 (satu) tahun sekali.\n- **Masa Pelayanan Tera/Tera Ulang:** Dilaksanakan setiap hari kerja.\n- **Penentuan dan Tata Cara Pembayaran:** Pembayaran dilakukan di Kas Daerah atau tempat yang ditunjuk dengan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah).\n- **Pemungutan Retribusi:** Menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dengan sanksi denda 2% per bulan jika tidak membayar tepat waktu.\n- **Pemanfaatan Retribusi:** Diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan tera/tera ulang.\n- **Keberatan:** Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atas SKRD.\n- **Pengembalian Kelebihan Pembayaran:** Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran.\n- **Kedaluwarsa Penagihan:** Hak penagihan kedaluwarsa setelah 5 tahun, kecuali ada tindak pidana.\n- **Penghapusan Piutang Retribusi Kedaluwarsa:** Piutang yang tidak mungkin ditagih lagi dapat dihapuskan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.\n2. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF LANGSA

QANUN OF LANGSA CITY

NUMBER 14 OF 2010

ABOUT

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a8d3f5a3-a5f6-4b14-a6c4-baba470a9bb5","actionData","errors"]