[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a8cb3485-8b44-4d54-813b-93e3b656b583","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2017","number","1","year","2017","published_date","2017-06-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Luwu Utara","place_of_enactment","Masamba","theme","PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pajak dan retribusi daerah
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2017/NO.1, TLD NO 350
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah\r\nKonstitusi Nomor : 46/PUU-XII/2014 yang\r\nmembatalkan penjelasan Pasal 124 Undang-Undang\r\nNomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan\r\nRetribusi Daerah mengenai penetapan tarif\r\nRetribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;\r\nb. bahwa cara mengukur tingkat penggunaan jasa,\r\nprinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi serta\r\nstruktur dan besarnya tarif yang diatur dalam Pasal\r\n43, Pasal 44 dan Pasal 45 Peraturan Daerah\r\nKabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2011\r\ntentang Retribusi Jasa Umum, perlu disesuaikan\r\ndengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor :\r\n46/PUU-XII/2014. \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang\r\nPembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu\r\nUtara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 3826);\r\n3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang\r\nPajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5049);\r\n4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)\r\nsebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015\r\ntentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang\r\nNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5679);\r\n5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12\r\nTahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum\r\n(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun\r\n2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah\r\nKabupaten Luwu Utara Nomor 222). \n Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten\r\nLuwu Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa\r\nUmum. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2017. \n Peraturan Daerah Kabupaten\r\nLuwu Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa\r\nUmum \n 7 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum terkait Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Latar belakang perubahan ini adalah Keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengenai penetapan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Perubahan meliputi penyesuaian cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi, serta struktur dan besarnya tarif. Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi (ditetapkan 2 kali setahun), dengan indeks variabel jarak tempuh dan jenis konstruksi menara. Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan dengan formulasi RPMT = Hasil perkalian Indeks variabel x Tarif Retribusi, dengan tarif retribusi sebesar Rp.2.530.000,- per menara per tahun.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[100],{"_101":102,"_103":104},"text","PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2017.","link","","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF NORTH LUWU
PROVINCE OF SOUTH SULAWESI

REGIONAL REGULATION OF NORTH LUWU REGENCY
NUMBER 1 OF 2017
CONCERNING
SECOND AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF NORTH LUWU
REGENCY NUMBER 12 OF 2011 CONCERNING LOCAL SERVICE CHARGES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF NORTH LUWU,

\n\n \n \n

Considering:

that based on the Decision of the Constitutional
Court Number: 46/PUU-XII/2014 which
revokes the explanation of Article 124 of the Law
Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and
Local Service Charges regarding the determination of tariffs
for Telecommunication Tower Control Local Service Charges;
that the method of measuring the level of service usage,
the principles and objectives of determining local service charge tariffs and
the structure and amount of tariffs regulated in Article
43, Article 44 and Article 45 of the Regional Regulation
of North Luwu Regency Number 12 of 2011
concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a8cb3485-8b44-4d54-813b-93e3b656b583","actionData","errors"]