[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a8c9eceb-efb0-4ba4-9b15-2680d519a21b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Merangin Nomor 1 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Merangin No. 1 Tahun 2015","number","1","year","2015","published_date","2015-03-30","effective_date","2015-04-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Merangin","place_of_enactment","Bangko","theme","Bangunan Gedung","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Bangunan GeDUNG
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2015/NO.1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Bangunan Gedung
ABSTRAK:	\n \n Berdasarkan bahwa bangunan gedung merupakan tempat manusia melakukan\r\nkegiatannya yang mempunyai peranan sangat strategis dalam pembentukan\r\nwatak, perwujudan produktivitas, dan jati diri demi terselenggaranya\r\npembangunan nasional khususnya pembangunan di daerah dalam rangka\r\nmewujudkan bangunan gedung yang fungsional, andal, berjati diri,\r\nserta seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungannya perlu diselenggarakan\r\ndengan tertib baik persyaratan administratif maupun teknis guna menjamin\r\nkeselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan masyarakat pengguna\r\nmaka untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua\r\npihak yang terlibat dalam penyelenggaraan bangunan gedung di Kabupaten\r\nMerangin, maka diperlukan pengaturan tentang Bangunan Gedung \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945; UU Nomor 12\r\nTahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 1965;\r\nUU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah\r\ndengan UU Nomor 14 Tahun 2000; UU Nomor 28 Tahun 2002; UU Nomor 23\r\nTahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2015;\r\nPP Nomor 36 Tahun 2005; Permendagri Nomor 32 Tahun 2010; Permen PU\r\nNomor 29/PRT/M/2006; Permen PU Nomor 06/PRT/M/2007; Permen PU\r\nNomor 24/PRT/M/2007; Permen PU Nomor 25/PRT/M/2007;\r\nPerda Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013; dan Perda Kabupaten Merangin\r\nNomor 4 Tahun 2014 \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang tentang azas,maksud, tujuan dan ruang\r\nlingkup; fungsi dan klasifikasi bangunan gedung; persyaratan bangunan gedung;\r\npersyaratan administratif meliputi status kepemilikan Hak Atas Tanah;\r\nstatus kepemilikan Bangunan Gedung, dan Izin Mendirikan Bangunan yaitu\r\nSetiap orang atau badan yang mendirikan, merenovasi dan memugar bangunan\r\ngedung dan/atau prasarana bangunan gedung wajib memiliki IMB;\r\npersyaratan teknis Bangunan Gedung meliputi persyaratan tata bangunan,\r\npersyaratan keandalan Bangunan Gedung, Persyaratan Bangunan Gedung di Atas\r\natau di bawah Tanah, Air atau Prasarana/Sarana Umum, dan pada Daerah\r\nHantaran Udara Lisrik Tegangan Tinggi/Ekstra Tinggi/Uktra Tinggi dan/atau\r\nMenara Telekomunikasi dan/atau Menara Air; Persyaratan Bangunan Gedung\r\nAdat, Bangunan Gedung Semi Permanen dan Bangunan Gedung Darurat, dan\r\nBangunan Gedung di Lokasi Yang Berpotensi Bencana Alam; penyelenggaraan\r\nBangunan Gedung terdiri atas kegiatan pembangunan, pemanfaatan, pelestarian\r\ndan pembongkaran; Tim Ahli Bangunan Gedung meliputi tugas dan fungsi dan\r\npembiayaan Tim tersebut; peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan\r\nbangunan gedung yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan konstruksi,\r\npemanfaatan, pelestarian maupun kegiatan pembongkaran bangunan; pembinaan;\r\nsanksi administrasi; dan ketentuan peralihan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2015. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 1 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung, mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, andal, berjati diri, serta seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungannya. Latar belakangnya adalah bahwa bangunan gedung memiliki peranan strategis dalam pembangunan daerah.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

\n\n

Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung: Menetapkan berbagai fungsi bangunan (hunian, keagamaan, usaha, sosial budaya, khusus) dan klasifikasinya berdasarkan kompleksitas, permanensi, risiko kebakaran, zonasi gempa, lokasi, ketinggian, dan kepemilikan.
Persyaratan Bangunan Gedung: Mengatur persyaratan administratif (status hak atas tanah, kepemilikan bangunan, IMB) dan teknis (tata bangunan dan lingkungan, keandalan bangunan).
Penyelenggaraan Bangunan Gedung: Mengatur proses pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran bangunan gedung.
Tim Ahli Bangunan Gedung: Pembentukan dan tugas tim ahli dalam memberikan pertimbangan teknis.
Pelayanan dan Retribusi: Mengatur pelayanan perizinan dan retribusi IMB.
Peran Masyarakat dan Pembinaan: Mengatur peran serta masyarakat dan pembinaan dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur secara rinci mengenai persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung, termasuk intensitas bangunan, arsitektur, pengendalian dampak lingkungan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.

","transitional_provisions","1. Izin mendirikan bangunan yang telah diterbitkan dinyatakan tetap berlaku.\n2. Permohonan izin mendirikan bangunan yang sudah diproses tetapi belum tetap diselesaikan berdasarkan peraturan daerah yang lama.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap larangan mendirikan/mengubah bangunan tanpa IMB, tidak sesuai peruntukan, memanfaatkan bangunan tanpa SLF, atau membongkar tanpa izin dapat dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, pencabutan izin, dan pembongkaran bangunan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF MERANGIN
PROVINCE OF JAMBI

REGIONAL REGULATION OF MERANGIN REGENCY
NUMBER 1 OF 2015
CONCERNING
BUILDING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MERANGIN,

\n\n \n \n

Considering:

that buildings are places where humans carry out their activities which have a very strategic role in shaping character, realizing productivity, and identity for the sake of the implementation of national development, especially development in the region;
that in order to realize functional, reliable, and self-identified buildings that are balanced, harmonious, and in harmony with their environment, it is necessary to organize them in an orderly manner, both administrative and technical requirements, in order to guarantee the safety, health, comfort and convenience of the user community;
that in order to provide direction, foundation and legal certainty to all parties involved in the implementation

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a8c9eceb-efb0-4ba4-9b15-2680d519a21b","actionData","errors"]