[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a8c4f1d9-567a-4b84-8709-52514fd37133","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":86,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Majene Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 6 Tahun 2012","number","6","year","2012","published_date","2012-03-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Majene","place_of_enactment","Majene","theme","Perencanaan Pembangunan Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEMBANGUNAN-DESA
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2012/No.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perencanaan Pembangunan Desa
ABSTRAK:	\n \n berdasarkan ketentuan Permendagri No.6 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, Pemerintah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa). Untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa, perlu dilakukan pengaturan. \n dasar hukum: UU No.29 Tahun 1959; UU No.25 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; PP No.72 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.40 Tahun 2006. \n dalam PERDA ini diatur mengenai perencanaan pembangunan Desa, pengorganisasian, penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa, pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan pembangunan Desa, serta sumber dana pembangunan Desa. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2012. \n 10 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang perencanaan pembangunan desa di Kabupaten Majene. Latar belakangnya adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa), sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007. Tujuan dari peraturan ini adalah mewujudkan perencanaan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat, menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap program pembangunan, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan, serta menumbuhkembangkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.\n\nKetentuan substansial mencakup periode perencanaan pembangunan desa selama 5 (lima) tahun yang dituangkan dalam RPJM Desa, yang kemudian dijabarkan dalam RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RPJM Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa, sementara RKP Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Perencanaan pembangunan desa harus menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, serta didasarkan pada prinsip pemberdayaan, partisipatif, keberpihakan pada masyarakat, keterbukaan, akuntabilitas, selektifitas, efisiensi dan efektivitas, keterlanjutan, kecermatan, proses berulang, dan penggalian informasi.\n\nKepala Desa bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengendalian penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa, yang dilakukan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbang Desa). Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa meliputi tahapan persiapan, pelaksanaan, dan pelembagaan/pemasyarakatan. Pendanaan perencanaan pembangunan desa bersumber dari APBD Kabupaten, APB Desa, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

BUPATI MAJENE
REGIONAL REGULATION OF MAJENE REGENCY
NUMBER 6 OF 2012
ON
VILLAGE DEVELOPMENT PLANNING

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

BUPATI MAJENE,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:

that based on the provisions of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 6 of 2007 on Village Development Planning, the Government is obliged to prepare a Village Medium-Term Development Plan (RPJM Desa) and a Village Development Work Plan (RKP Desa);
that in order to provide guidelines for the Village Government in the Preparation of the RPJM Desa and RKP Desa, it is necessary to make arrangements;
that based on the considerations in letters a and b above, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on Village Development Planning;

Bearing in Mind / Having Regard to:

Law Number 29 of 1959 concerning the Establishment of Level II Regions in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a8c4f1d9-567a-4b84-8709-52514fd37133","actionData","errors"]