[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a8b7c3fa-cc8e-4b31-8577-f47395fb5a95","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":-5,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Ketenagakerjaan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2004","number","10","year","2004","published_date","2000-05-24","effective_date","2004-05-26","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72,75],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik",{"_55":76,"_56":77,"_58":-5},"d109dd82-2088-4820-8eed-a31bab114acd","Hubungan Ketenagakerjaan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sragen","place_of_enactment","Sragen","theme","Retribusi Izin Ketenagakerjaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI IZIN KETENAGAKERJAAN
2004
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2004/NO.33 Seri C Nomor 04
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Ketenagakerjaan
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan berlakunya Undang undang Nomor 22 Tahun 1999\r\ntentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25\r\nTahun 2000 tentang Kewenagan Pemerintah dan Propinsi sebagai\r\nDaerah Otonom,pelayanan perizinan ketenagakerjaan menjadi\r\nkewenangan Daerah Kabupaten Sragen; bahwa dalam rangka penyelenggaran pelayanan perizinan\r\nketenagakerjaan dan sekaligus sebagai salah satu sumber pendapatan\r\ndaerah, maka perlu mengatur izin ketanaga kerjaaan; bahwa untuk maksud hurup a dan b tersebut di atas, perlu di tetapkan\r\nperaturan daerah Kabupaten Sragen ; \n Undang undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang undang nomor 3 tahun 1951; Undang undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang undang Nomor 25 Tahun 1999; Undang undang Nomor 13 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 7 Tahun 1987; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang nama,obyek dan subyek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat pengguna jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi, struktur dan besarnya tarif, tata cara permohonan izin, wilayah pemungutan, masa retribusi dan saat retribusi terhutang, surat pendaftaran, penetapan retribusi, tata cara pemungutan, sanksi administrasi, tata cara pembayaran, tata cara penagihan, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, kadaluarsa penagihan, ketentuan pidana, penyidikan.\r\n\r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2004. \n 10 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 7 Tahun 1987 tentan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintaa Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 1988 Seri D Nomor 04 ).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Izin Ketenagakerjaan di Kabupaten Sragen. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan kewenangan daerah dalam pelayanan perizinan ketenagakerjaan dan sebagai sumber pendapatan daerah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000.

Peraturan ini mengatur mengenai jenis-jenis izin ketenagakerjaan yang dikenakan retribusi, meliputi pengesahan peraturan perusahaan, izin pendirian Bursa Kerja Khusus (BKK), izin pendirian Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS), rekomendasi pendirian kantor cabang Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), izin operasional rekruter calon tenaga kerja Indonesia, rekomendasi penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), dan izin kerja malam bagi perempuan.

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin ketenagakerjaan. Besaran tarif retribusi berbeda-beda tergantung pada jenis perizinan dan klasifikasi perusahaan (kecil, sedang, menengah, besar). Wajib retribusi diwajibkan mengisi Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPdORD) sebagai dasar perhitungan retribusi. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan dan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. Terdapat ketentuan mengenai masa retribusi untuk setiap jenis perizinan.

Diatur pula mengenai tata cara pembayaran, penagihan, pengajuan keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, serta pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi. Peraturan ini juga mengatur mengenai kadaluarsa penagihan retribusi.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannyan sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terhutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF SRAGEN REGENCY
REGIONAL REGULATION OF SRAGEN REGENCY
NUMBER 10 OF 2004
CONCERNING
LABOR LICENSING RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SRAGEN

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

That with the enactment of Law Number 22 of 1999 concerning Regional Government and Government Regulation Number 25 of 2000 concerning the Authority of the Government and Provinces as Autonomous Regions, labor licensing services become the authority of the Sragen Regency Region;
That in order to organize labor licensing services and at the same time as a source of local revenue, it is necessary to regulate labor licenses;
That for the purposes of letters a and b above, it is necessary to stipulate a regional regulation of Sragen Regency

In view of:

Law Number 13 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Central Java Province

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a8b7c3fa-cc8e-4b31-8577-f47395fb5a95","actionData","errors"]