[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a8aaffe6-70e0-4e1b-aeed-d1e093aa541f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 2009 tentang URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 2009","number","2","year","2009","published_date","2009-06-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sinjai","place_of_enactment","Sinjai","theme","URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

otonomi daerah
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2009/NO.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2)\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan\r\nPemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan\r\nPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota perlu merumuskan Urusan\r\nPemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sinjai dengan\r\nmemperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan\r\nPemerintah. \n 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n1822);\r\n2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian,\r\nsebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun\r\n1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);\r\n3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4286);\r\n 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);\r\n5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan\r\nPerundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004\r\nNomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);\r\n 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah\r\nbeberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun\r\n2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun\r\n2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4844);\r\n7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan\r\nAntara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4438);\r\n8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);\r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021); sebagaimana telah\r\ndiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4165)\r\n10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan\r\nPengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4593);\r\n 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan\r\nPemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan\r\nPemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4737).\r\n \n Dalam menjalankan otonomi daerah, Pemerintah Daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2009. \n 7 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sinjai dan ketentuan lain beserta peraturan pelaksanaannya yang bertentangan Peraturan Daerah ini.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Tujuannya adalah untuk merumuskan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sinjai dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas 31 bidang, meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, koperasi dan usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kebudayaan dan pariwisata, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, kearsipan, perpustakaan, komunikasi dan informatika, pertanian dan ketahanan pangan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, kelautan dan perikanan, perdagangan, dan perindustrian.

Urusan pemerintahan tersebut terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, sedangkan urusan pilihan adalah urusan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sinjai dan ketentuan lain beserta peraturan pelaksanaannya yang bertentangan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF SINJAI REGENCY
NUMBER 2 OF 2009
CONCERNING
GOVERNMENTAL AFFAIRS UNDER THE AUTHORITY OF
THE GOVERNMENT OF SINJAI REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SINJAI,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 12 paragraphs (1) and (2) of Government Regulation Number 38 of 2007 concerning the Division of Governmental Affairs between the Government, Provincial Regional Governments, and Regency/Municipal Regional Governments, it is necessary to formulate Governmental Affairs that are under the authority of Sinjai Regency by considering certain factors and adhering to the Government Regulation;
that for the purpose referred to in letter a, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Governmental Affairs that are under the Authority of the Government of Sinjai Regency;

In view of:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a8aaffe6-70e0-4e1b-aeed-d1e093aa541f","actionData","errors"]