[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a89f8d14-c5b1-4e0d-b75c-62dbe5ce6dfc","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Serang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Serang Nomor 4 Tahun 2021","number","4","year","2021","published_date","2021-09-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71,74],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"9b740be1-c6ec-4a7c-a83f-061d3071eaf8","Pengendalian Internal Pemerintah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik",{"_54":75,"_55":76,"_57":-5},"d67c4605-d5de-4825-91ac-8b25d478786c","Transportasi Darat, Laut & Udara","tags",[],"location","Pemerintah Kota Serang","place_of_enactment","Serang","theme","Penyelenggaraan Terminal","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

TERMINAL
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD Tahun 2021/Nomor 4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Terminal
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka menunjang perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di Daerah, diperlukan penyelenggaraan terminal yang handal, tertib, aman, nyaman, berdaya guna dan berhasil guna;.\r\nb. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu adanya penyelenggaraan terminal yang dilengkapi sarana, prasarana dan fasilitas yang mendukung kelancaran, ketertiban, keselamatan dan keamanan; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten;\r\n3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;\r\n4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;\r\n5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;\r\n6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;\r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;\r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;\r\n9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Angkutan Terminal Penumpang Angkutan Jalan;\r\n10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan;\r\n11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek. \n Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 memuat tentang kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan terminal penumpang tipe C \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2021. \n 25 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:
\n1. Pasal 8 dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 79).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal bertujuan untuk menunjang perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menyediakan terminal yang dilengkapi sarana, prasarana, dan fasilitas yang mendukung kelancaran, ketertiban, keselamatan, dan keamanan. Penyelenggaraan terminal penumpang tipe C merupakan kewenangan pemerintah daerah dan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi perhubungan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Induk Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RILLAJ) Daerah.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup penetapan lokasi terminal yang memperhatikan rencana kebutuhan simpul terminal dan harus terletak pada Simpul Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lokasi terminal ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan tingkat aksesibilitas, kesesuaian lahan dengan rencana tata ruang, kesesuaian dengan rencana pengembangan jaringan jalan dan trayek, serta kelayakan teknis, finansial, ekonomi, keamanan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan hidup. Pembangunan terminal penumpang merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga, dengan dilengkapi dokumen studi kelayakan, rancang bangun, buku kerja rancang bangun, rencana induk terminal, analisis dampak lalu lintas, dan analisis mengenai dampak lingkungan.

Pengoperasian terminal meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan operasional terminal yang dilaksanakan oleh Dinas. Fasilitas terminal terdiri atas fasilitas utama (jalur keberangkatan, jalur kedatangan, ruang tunggu, tempat naik turun penumpang, tempat parkir, dll.) dan fasilitas penunjang (fasilitas disabilitas, keamanan, istirahat awak kendaraan, kesehatan, peribadatan, dll.). Terminal penumpang terdiri atas zona perpindahan dan zona pengendapan. Pemerintah Daerah wajib melakukan pemeliharaan terhadap terminal penumpang. Dalam penyelenggaraan terminal wajib menerapkan Sistem Informasi Manajemen Terminal yang diintegrasikan dengan pusat data Direktorat Jenderal. Terminal dipimpin oleh Kepala Terminal yang memiliki kompetensi dan pengalaman, serta didukung oleh staf administrasi dan petugas operasional yang kompeten. Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan terminal, serta melakukan penilaian kinerja terminal berdasarkan standar pelayanan minimum.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi:\na. peringatan tertulis;\nb. pembekuan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek; dan\nc. pencabutan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF SERANG
BANTEN PROVINCE

SERANG CITY REGIONAL REGULATION
NUMBER 4 OF 2021
ABOUT
TERMINAL MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF SERANG,

\n\n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to support the development and economic growth in the Region, it is necessary to organize a reliable, orderly, safe, comfortable, efficient and effective terminal;
that in order to improve services to the community, it is necessary to organize terminals equipped with facilities, road traffic and transport infrastructure and facilities that support smoothness, order, safety and security;
that according to the provisions of Article 33 paragraph (1) of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transport;
that based on the considerations as referred to in letters a, b and c, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Terminal Management;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a89f8d14-c5b1-4e0d-b75c-62dbe5ce6dfc","actionData","errors"]