[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a89024c4-1349-4c16-b934-f6cf56d1d1ba","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2014","number","4","year","2014","published_date","2014-07-24","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"908dd033-2adb-4bcd-a093-c206162f8510","Kemitraan Pemerintah & Swasta","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pati","place_of_enactment","Pati","theme","Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KERJASAMA - DAERAH
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2014/4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa kerja sama daerah merupakan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah dan/atau pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal; bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat maka daerah dapat melaksanakan kerja sama dengan daerah lain, kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, pihak luar negeri dan badan hukum sebagai mitra kerja yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas yang saling menguntungkan;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Ttahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 \n PERDA ini mengatur tentang subjek dan objek Kerja Sama Daerah; Bentuk Kerja Sama Daerah; Tahapan Kerja Sama Daerah; Surat Kuasa; Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah; Persetujuan DPRD; Hasil Kerja Sama Daerah; Perubahan; Penyelesaian Permasalahan; Berakhirnya Kerja Sama Daerah; Dokumentasi Kerja Sama; Badan Kerja Sama \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2014. \n 33 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2002 tentang Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan kerja sama daerah di Kabupaten Pati. Latar belakangnya adalah untuk memantapkan hubungan antar daerah, menyerasikan pembangunan, mensinergikan potensi, dan meningkatkan pertukaran pengetahuan serta kapasitas fiskal. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik melalui kerja sama yang efisien dan efektif.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n\n1. Subjek kerja sama: menteri/pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian, kepala daerah, pimpinan negara bagian/badan internasional, direksi BUMN/BUMD/swasta, dan pihak lain sesuai peraturan.\n2. Objek kerja sama: seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, aset daerah, potensi daerah, dan penyediaan pelayanan publik.\n3. Bentuk kerja sama: pinjam pakai, pelayanan bersama/antar daerah, pengembangan SDM, pembayaran retribusi, perencanaan dan pengurusan, pembelian dan penyediaan pelayanan, pertukaran pelayanan, pemanfaatan peralatan, kebijakan dan pengaturan, serta sosial/budaya. Kerja sama dengan kementerian/lembaga dapat berupa kebijakan, pengembangan SDM, alih teknologi, dan perencanaan. Dengan pihak luar negeri dapat berupa sister city, teknik/kemanusiaan, dan penyertaan modal. Dengan badan hukum dapat berbentuk kontrak pelayanan, kontrak bangun, kontrak rehabilitasi, dan kontrak patungan.\n\nPeraturan ini juga mengatur tahapan kerja sama, surat kuasa penandatanganan dokumen, pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD), persetujuan DPRD untuk kerja sama yang membebani daerah dan masyarakat, hasil kerja sama daerah, perubahan perjanjian, penyelesaian perselisihan, berakhirnya kerja sama, dokumentasi naskah kerja sama, dan pembentukan Badan Kerja Sama.","transitional_provisions","1. Kerja sama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap masih berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja sama dan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.\n2. Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat dalam waktu 2 (dua) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.\n3. Dalam hal penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan sampai dengan 2 (dua) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Bupati dapat membatalkan kerja sama dengan Pihak Ketiga.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF PATI
PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF PATI REGENCY
NUMBER 4 OF 2014
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF REGIONAL COOPERATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF PATI,

Considering:

that regional cooperation is a means to further strengthen the relationship and interdependence of one region with another within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia, to harmonize regional development, to synergize potentials between regions and/or third parties, and to increase the exchange of knowledge, technology and fiscal capacity;
that in order to improve the welfare and quality of public service to the public, the region can carry out cooperation with other regions, ministries/non-ministerial government agencies, foreign parties and legal entities as working partners based on considerations of efficiency and mutually beneficial effectiveness;
that based on the considerations as

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a89024c4-1349-4c16-b934-f6cf56d1d1ba","actionData","errors"]