[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a86fb0db-04f3-4db2-b15e-efe54e2df28d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros No. 2 Tahun 2009","number","2","year","2009","published_date","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_53":50,"_54":55,"_56":57},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_53":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_53":68,"_54":69,"_56":-5},"732afec5-0659-46fa-81bc-41157be5f98c","Aset Milik Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Maros","place_of_enactment","Turikale","theme","Pengelolaan Barang Milik Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

barang-milik-daerah
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:	\n \n untuk melaksanakan pasal 81 Peraturan Pemerintah\r\nNomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan barang milik\r\nnegara/daerah, maka dipandang perlu menetapkan\r\nperaturan daerah tentang pengelolaan barang milik daerah.\r\n \n Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan\r\nDaerah-daerah Tingkat II di Sulawesi, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang\r\nPenyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi\r\ndan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan\r\nNegara , Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang\r\nPerbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan\r\nPeraturan Perundang-undangan, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan\r\nPengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang\r\nPemerintahan Daerah , Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang\r\nKewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai\r\nDaerah otonom , Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang\r\nStandar Akuntansi Pemerintahan , Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Nomor 56\r\ntentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang\r\nPengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang\r\nPengelolaan Barang Milik Negara/Daerah , Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang\r\nPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006\r\ntentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007\r\ntentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. \n PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 36 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. (-)\n\nPeraturan ini mengubah:\n2. (-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Maros. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mewujudkan pengelolaan barang milik daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Definisi barang milik daerah dan klasifikasinya.
Asas-asas pengelolaan barang milik daerah, seperti fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.
Pejabat pengelola barang milik daerah, termasuk Bupati, Sekretaris Daerah, Kepala SKPD, dan lain-lain, beserta tugas dan wewenangnya.
Perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah.
Pengadaan barang milik daerah.
Penerimaan dan penyaluran barang milik daerah.
Penggunaan barang milik daerah.
Penatausahaan barang milik daerah, meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan.
Pemanfaatan barang milik daerah, termasuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah, dan bangun serah guna.
Pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah.
Penilaian barang milik daerah.
Penghapusan barang milik daerah.
Pemindahtanganan barang milik daerah, termasuk penjualan, tukar menukar, hibah, dan penyertaan modal pemerintah daerah.
Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah.
Pembiayaan pengelolaan barang milik daerah.
Tuntutan ganti rugi atas kerugian daerah akibat pengelolaan barang milik daerah.

Peraturan ini memberikan landasan hukum yang komprehensif untuk pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Maros, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan aset daerah.

","transitional_provisions","1. Barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah ada sebelum berlakunya peraturan daerah ini wajib dilakukan inventarisasi dan diselesaikan dokumen kepemilikannya.\n2. Inventarisasi dan penyelesaian dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh pengelola barang berkoordinasi dengan SKPD terkait.\n3. Sumber biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan ketentuan pada ayat (1) dibebankan pada APBD.\n4. Pengelolaan barang milik daerah khususnya yang terkait dengan pemindahan dan pemanfaatan (kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna) yang sudah berjalan dan atau sedang dalam proses sebelum ditetapkannya Perda ini, tetap dapat dilaksanakan.","sanctions","1. Pengguna yang tidak menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi SKPD bersangkutan kepada bupati, dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan tanah dan/atau bangunan dimaksud.","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PERDA Kab. Maros No. 11 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/117879/perda-kab-maros-no-11-tahun-2017","f5646f3a-084d-4443-bbb9-286da5adae07","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF MAROS REGENCY
Number: 02 of 2009
CONCERNING
MANAGEMENT OF REGIONAL ASSETS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MAROS

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement Article 81 of Government Regulation Number 6 of 2006 concerning the Management of state/regional assets, it is deemed necessary to establish a regional regulation concerning the management of regional assets.

Remembering:

Law Number 29 of 1959 concerning the Establishment of Level II Regions in Sulawesi (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1959 Number 74, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 1822);
Law Number 28 of 1999 concerning Clean Governance and Freedom from Corruption, Collusion and Nepotism (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1999 Number 75, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a86fb0db-04f3-4db2-b15e-efe54e2df28d","actionData","errors"]