[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a86bf07b-ebd7-4a31-85b1-8e34c175f6fe","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2023 tentang Peningkatan Produksi Dan Produktivitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Tanaman Perkebunan","short_title","Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2023","number","40","year","2023","published_date","2023-11-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","4e990812-2cda-4067-ba56-55fe9c7d80c8","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Pertanian","short_name","Permentan","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"2046c88d-3728-4a97-b2e9-9d3d5f655e17","Kehutanan & Perkebunan","tags",[],"location","Kementerian Pertanian","place_of_enactment","Jakarta","theme","Peningkatan Produksi Dan Produktivitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Tanaman Perkebunan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perkebunan
2023
Peraturan Menteri Pertanian NO. 40, BN.2023 (905)/6 hlm
Peraturan Menteri Pertanian TENTANG Peningkatan Produksi Dan Produktivitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Tanaman Perkebunan
ABSTRAK:	\n \n a.\tbahwa tujuan penyelenggaraan perkebunan\tsalah satunya untuk meningkatkan produksi\tdan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing produk tanaman perkebunan serta untuk memenuhi kebutuhan\r\nkonsumsi serta bahan baku industri dalam negeri maupun ekspor;\r\nb.\tbahwa untuk peningkatan produksi dan produktivitas salah\tsatunya dilakukan melalui peningkatan peran badan usaha milik negara dan/atau anak perusahaan badan usaha milik negara;\r\nc.\tbahwa peran badan usaha milik negara dan/atau anak perusahaan\tbadan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu\r\nmenetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Peningkatan Produksi dan Produktivitas, Nilai Tambah,\r\ndan Daya Saing Produk Tanaman Perkebunan;\r\n \n Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 , Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022\r\n \n Peraturan ini mengatur tentang peningkatan produksi dan produktivitas, pengelolaan benih unggul tanaman perkebunan, Optimalisasi perlindungan tanaman perkebunan dari OPT dan dampak perubahan iklim, Hilirisasi dan peningkatan mutu produk perkebunan untuk pemenuhan bahan baku industri dalam negeri maupun\r\nekspor, tugas Direktur Jenderal dan penugasan\r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2023. \n 6 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6900).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing produk tanaman perkebunan untuk mewujudkan ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan pekebun, memenuhi kebutuhan bahan baku industri dalam negeri, dan meningkatkan devisa negara melalui ekspor. Peningkatan ini dilakukan melalui pengelolaan benih unggul, pelaksanaan budi daya, pascapanen, dan pengolahan tanaman perkebunan sesuai dengan Pedoman Budi Daya yang Baik (GAP) dan Pedoman Pengolahan yang Baik (GHP). Optimalisasi perlindungan tanaman dari Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan dampak perubahan iklim juga menjadi fokus, termasuk pengembangan pertanian organik.

Hilirisasi dan peningkatan mutu produk perkebunan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri dalam negeri maupun ekspor, melalui penyediaan sarana dan prasarana pascapanen dan pengolahan, pelatihan pekebun, pembukaan akses pasar, serta promosi dan pemasaran produk. Birokrasi layanan pemerintah dilaksanakan melalui pemanfaatan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) dalam perizinan usaha perkebunan, penyusunan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budi Daya (STD-B), dan pengawasan usaha perkebunan.

Direktur Jenderal memiliki kewenangan untuk memberikan dukungan dalam pembangunan, pelepasan, dan peredaran benih unggul, melakukan pengawasan terhadap penerapan GAP dan GHP, menentukan standar minimum sarana dan prasarana pengendalian OPT dan dampak perubahan iklim, memberikan dukungan dalam hilirisasi dan peningkatan mutu produk, serta melakukan pengawasan dan evaluasi. Gubernur dan Bupati/Wali Kota juga memiliki peran dalam pengawasan penerapan GAP dan GHP, pengendalian OPT dan dampak perubahan iklim, memberikan dukungan terkait perizinan usaha perkebunan, serta melakukan pengawasan dan evaluasi. Menteri dapat menugaskan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau anak perusahaan BUMN untuk melaksanakan peningkatan produksi dan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing produk tanaman perkebunan, serta peningkatan kesejahteraan pekebun dan masyarakat sekitar, yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri dan disetujui oleh menteri yang membidangi BUMN.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF AGRICULTURE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 40 OF 2023
CONCERNING
INCREASING PRODUCTION AND PRODUCTIVITY, ADDED VALUE,
AND COMPETITIVENESS OF PLANTATION CROP PRODUCTS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF AGRICULTURE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that one of the objectives of organizing a plantation is to increase production and productivity, added value, and competitiveness of plantation crop products and to meet the needs of consumption and industrial raw materials domestically and for export;
that to increase production and productivity, one of which is done through increasing the role of state-owned enterprises and/or subsidiaries of state-owned enterprises;
that the role of state-owned enterprises and/or subsidiaries of state-owned enterprises as referred to in letter b has been regulated in Article 3 of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a86bf07b-ebd7-4a31-85b1-8e34c175f6fe","actionData","errors"]