[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a86ba768-eba9-4c18-b552-de999a31df2f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pare-Pare Nomor 40 Tahun 2017 tentang PENANGANAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN","short_title","Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pare-Pare Nomor 40 Tahun 2017","number","40","year","2017","published_date","2017-12-11","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e0b4ff8a-8bf8-418b-b18c-46cb2c9dd6b7","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Walikota (Perwali)","short_name","Perwali","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"8a1b6725-ff23-4d34-aea0-462abc7f38d9","Perlindungan Keluarga & Anak","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pare-Pare","place_of_enactment","Parepare","theme","PENANGANAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENANGANAN-PEREMPUAN-DAN-ANAK-KORBAN-KEKERASAN
2017
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 40, Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2017 Nomor 40
Peraturan Walikota (Perwali) TENTANG PENANGANAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, perlu mengatur penanganan perempuan dan anak korban kekerasan;\r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Parepare tentang Penanganan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. \n 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);\r\n2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Againts Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);\r\n3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);\r\n4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);\r\n5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Form of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);\r\n6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);\r\n7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419) ;\r\n8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4635);\r\n9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4720);\r\n10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5063);\r\n11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);\r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4606);\r\n13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);\r\n14. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955);\r\n15. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Perdagangan Orang;\r\n16. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2015 Nomor 12). \n BAB I KETENTUAN UMUM\r\nBAB II TUJUAN PENANGANAN KORBAN\r\nBAB III RUANG LINGKUP\r\nBAB IV PENANGANAN KORBAN KEKERASAN\r\nBAB V PEMBENTUKAN P2TP2A\r\nBAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT\r\nBAB IX PEMBIAYAAN\r\nBAB X KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2017. \n Peraturan Walikota Parepare Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Parepare. \n 10 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Walikota Parepare Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Parepare.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Walikota ini ditetapkan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2015 untuk memberikan perlindungan dan penanganan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Tujuan utamanya adalah menyediakan layanan tanpa diskriminasi, memenuhi kebutuhan informasi dan pendampingan korban, serta membangun jejaring kemitraan antara pemerintah dan masyarakat dalam penanganan kasus kekerasan.

Pemerintah Daerah berkewajiban menangani korban kekerasan yang merupakan warga Kota Parepare atau korban yang mengalami kekerasan di wilayah hukum Kota Parepare. Untuk melaksanakan tugas tersebut, dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebagai organisasi non-struktural yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. P2TP2A memiliki struktur kelembagaan yang terdiri dari pembina, pengarah, penanggung jawab, ketua umum, ketua harian, sekretaris, dan bendahara, serta didukung oleh divisi-divisi teknis seperti Divisi Pengaduan dan Pendampingan, Divisi Kesehatan dan Konseling, Divisi Rehabilitasi Sosial, Divisi Bantuan Hukum, serta Divisi Kerjasama dan Pengembangan.

P2TP2A bertugas menyelenggarakan pelayanan terpadu, mulai dari penerimaan pengaduan, rujukan medis, rehabilitasi sosial, hingga bantuan hukum. Dalam operasionalnya, P2TP2A dapat dibantu oleh paralegal di tingkat kelurahan dan masyarakat yang menyediakan tempat penampungan sementara bagi korban. Seluruh kegiatan P2TP2A dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

MAYOR OF PAREPARE
PROVINCE OF SOUTH SULAWESI

REGULATION OF THE MAYOR OF PAREPARE
NUMBER 40 OF 2017
ON
HANDLING OF WOMEN AND CHILDREN VICTIMS OF VIOLENCE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE MAYOR OF PAREPARE,

Considering :

that as a follow-up to the provisions of Article 11 of the Regional Regulation of Parepare City Number 12 of 2015 on the Implementation of Protection for Women and Children Victims of Violence, it is necessary to regulate the handling of women and children victims of violence;
that based on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a86ba768-eba9-4c18-b552-de999a31df2f","actionData","errors"]