[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a85a39d6-e9d3-4559-9ff5-afa920f6c76c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan di Kabupaten Kendal","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2020","number","10","year","2020","published_date","2020-09-04","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"acabb8c0-4727-4116-9b30-fc81aa92d3c7","Koperasi & Usaha Mikro Kecil","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kendal","place_of_enactment","Kendal","theme","Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan di Kabupaten Kendal","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pembinaan pasar rakyat-pusat perbelanjaan
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD 2020 / No. 10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan di Kabupaten Kendal
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dengan pesatnya perkembangan usaha perdagangan eceran dalam skala mikro, kecil, dan menengah diperlukan perlindungan melalui penataan dan pembinaan pasar rakyat agar mampu berkembang, saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan melalui kemitraan antara pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan pedagang mikro, kecil, menengah, dan koperasi, serta pedagang pasar rakyat;\r\nb. bahwa dalam rangka melakukan perlindungan usaha perdagangan eceran dalam skala mikro, kecil, dan menengah melalui uapaya penataan dan pembinaan sehingga terjadi sinergi antara pusat perbelanjaan dan toko swalayan dan pasar rakyat di Kabupaten Kendal serta dalam rangka merespon perkembangan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 22 Tahun 2011 tentang Penataan, Pembinaan, dan Perlindungan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern di Kabupaten Kendal dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu dicabut dan diganti;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan di Kabupaten Kendal; \n Dasar hukum peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016; \n Dalam peraturan ini diatur tentang Penataan dan Pembinaan pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan di Kabupaten Kendal \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2020. \n 31 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 22 Tahun 2011 tentang Penataan, Pembinaan, dan Perlindungan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern di Kabupaten Kendal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pasar rakyat, memberdayakan pasar rakyat agar mampu berkembang dan bersaing, serta mengatur keberadaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan agar tidak merugikan pasar rakyat. Peraturan ini juga bertujuan untuk menjamin kemitraan yang adil antara pelaku usaha pasar rakyat dan pusat perbelanjaan/swalayan, mendorong partisipasi dan sinergi antara keduanya, serta menciptakan kesesuaian lingkungan berdasarkan rencana tata ruang wilayah.

\n\n

Peraturan ini mengatur pendirian pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan yang harus berpedoman pada rencana tata ruang wilayah dan peraturan zonasi. Jumlah pasar, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan, serta jarak antara pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan pasar rakyat diatur dengan mempertimbangkan kepadatan penduduk, potensi ekonomi daerah, aksesibilitas, keamanan, infrastruktur, perkembangan pemukiman, pola kehidupan masyarakat, dan jam kerja toko swalayan. Pengelolaan pasar rakyat dapat dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, koperasi, dan/atau swasta, dengan pemberdayaan oleh Bupati untuk meningkatkan daya saing.

\n\n

Pusat perbelanjaan dan toko swalayan dapat didirikan secara terpisah atau terintegrasi dengan pasar rakyat atau bangunan lain, dengan melengkapi dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat. Peraturan ini juga mengatur persyaratan perdagangan antara pemasok dan toko swalayan, kemitraan antara pusat perbelanjaan/toko swalayan dengan UMKM, peran pusat perbelanjaan dan toko swalayan dalam memasarkan produk UMKM, serta perizinan bagi pelaku usaha di bidang pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan.

","transitional_provisions","1. Izin usaha terkait pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan yang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap berlaku sampai berakhirnya izin.
\n2. Perpanjangan izin usaha yang telah diterbitkan terkait pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan yang sudah beroperasi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","Pelanggaran terhadap Pasal 20, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 27, Pasal 30, Pasal 34 ayat (1), Pasal 40, Pasal 41, dan/atau Pasal 42 dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
\n1. Peringatan tertulis;
\n2. Pembekuan izin usaha;
\n3. Pencabutan izin usaha.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KENDAL
THE PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF KENDAL REGENCY
NUMBER 10 OF 2020
on
STRUCTURING AND DEVELOPMENT OF PEOPLE'S MARKETS, SHOPPING CENTERS, AND
MODERN RETAIL STORES IN KENDAL REGENCY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KENDAL,

Considering / Whereas:

that with the rapid development of retail businesses on a micro, small and medium scale, protection is needed through structuring and developing people's markets in order to be able to develop, need each other, strengthen each other, and benefit each other through partnerships between shopping centers and modern retail stores with micro, small, medium traders, and cooperatives, as well as people's market traders;
that in order to protect retail trade businesses on a micro, small and medium scale through structuring and development efforts so that there is synergy between shopping centers and modern retail stores and people's markets in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a85a39d6-e9d3-4559-9ff5-afa920f6c76c","actionData","errors"]