[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a84dec3e-b182-47da-9de5-cc30487a3036","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2022 tentang Cirebon Satu Data","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2022","number","13","year","2022","published_date","2022-12-28","effective_date","2022-12-29","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"b5fcf027-eae8-4630-8e24-cbea46a01cb4","Pemerintahan Berbasis Elektronik","tags",[],"location","Pemerintah Kota Cirebon","place_of_enactment","Cirebon","theme","Cirebon Satu Data","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

cirebon - satu - data
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD Kota Cirebon Tahun 2022 No 13
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Cirebon Satu Data
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dengan ditetaspkannya Perpres No. 39 Tahun 2019 maka perlu menetapkan Perda tentang Cirebon Satu Data. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UU NRI Tahun 1945; UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU no. 13 Tahun 1954; UU no. 16 Tahun 1997; UU No. 25 tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU no. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU no. 30 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU no. 11 Tahun 2020; PP No. 51 Tahun 1999; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP no. 71 Tahun 2019; Perpres No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perpres no. 23 Tahun 2021; Perpres No. 95 Tahun 2018; Perpres no. 39 Tahun 2019; Permendagri no. 70 Tahun 2019; Perda Kota Cirebon no. 6 Tahun 2016; Perda kota Cirebon No. 5 Tahun 2021. \n Peraturan Daerah Ini Mengatrur Tenatng Ketentuan Umum, Prinsirp Cirebon Satu data, Penyelenggaraan Cirebon Satu Data, Partisipasi Lembaga Negara Dan Badan Hukum Publik, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022. \n 20 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Cirebon Satu Data (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 46).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tata kelola data dalam mendukung penyelenggaraan Cirebon Satu Data untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, handal, sahih, mudah diakses, dan berkelanjutan. Tujuan dari peraturan ini adalah memberikan acuan pelaksanaan tata kelola data yang selaras dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia, memenuhi kebutuhan dan ketersediaan data Pemerintah Daerah Kota melalui basis data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Perangkat Daerah. Selain itu, peraturan ini bertujuan mewujudkan perencanaan yang berkualitas, pelaksanaan dan pengendalian yang efektif, monitoring dan evaluasi pembangunan yang terukur dan komprehensif, serta perumusan kebijakan pembangunan Daerah Kota yang berbasis data dan tepat sasaran. Terakhir, peraturan ini mendorong keterbukaan dan transparansi data, menumbuhkan inovasi dan peran serta lembaga non pemerintah dan masyarakat melalui pemanfaatan keterbukaan data statistik dan informasi geospasial daerah untuk kemajuan pembangunan Daerah Kota. Ketentuan substansial mencakup prinsip-prinsip Cirebon Satu Data, penyelenggaraan data (perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan), penyelenggara Cirebon Satu Data (Pembina Data, Walidata, Walidata Pendukung, dan Produsen Data), serta partisipasi lembaga negara dan badan hukum publik.","transitional_provisions","1. Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF CIREBΟN
WEST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF CIREBON CITY
NUMBER 13 OF 2022
ABOUT
CIREBON ONE DATA

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF CIREBON,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that with the enactment of Presidential Regulation Number 39 of 2019 concerning One Data Indonesia, data governance is required to be organized by the Regional Government of Cirebon City through Cirebon One Data; \n that to implement the provisions as intended as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Cirebon One Data; \n \n
In view of:	\n \n Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; \n Law Number 16 of 1950 concerning the Establishment of Large City Regions within the Province of East Java, Central Java, West Java, and in the Special Region of Jogjakarta (State Gazette of the Republic of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a84dec3e-b182-47da-9de5-cc30487a3036","actionData","errors"]