[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a84849c2-78ea-46c3-8472-0d795f02662f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2007 tentang Alokasi, Klasifikasi, Mekanisme Belanja, dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Departemen Pendidikan Nasional","short_title","Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2007","number","44","year","2007","published_date","2007-12-04","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","642f1064-aa19-4d36-86aa-7200f7409eda","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan","short_name","Permendikbud","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"cc7f7bbd-f25f-486a-82f2-b1acb0a84310","Anggaran Belanja Negara",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Alokasi, Klasifikasi, Mekanisme Belanja, dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Departemen Pendidikan Nasional","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2007
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan NO. 44, jdih.kemdikbud.go.id : 11 hlm.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan TENTANG Alokasi, Klasifikasi, Mekanisme Belanja, dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Departemen Pendidikan Nasional
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2007. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional ini mengatur tentang alokasi, klasifikasi, mekanisme belanja, dan pertanggungjawaban anggaran belanja Departemen Pendidikan Nasional. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan kelancaran dan ketertiban penggunaan anggaran negara serta penguatan tata kelola Departemen Pendidikan Nasional.

Ketentuan Substansial:

Dana APBN di Departemen Pendidikan Nasional dialokasikan ke dalam Dana Pemerintah Pusat, Dana Dekonsentrasi, dan Dana Tugas Pembantuan. Dana tersebut digunakan untuk menjalankan fungsi pendidikan sesuai tugas dan fungsi Departemen. Kegiatan yang didanai dilaksanakan oleh Satuan Kerja Departemen. Rencana kerja dan anggaran disusun atas dasar Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis Pendidikan Nasional. Kegiatan dan penggunaan anggaran dibukukan dan dilaporkan sesuai Sistem Akuntansi Instansi, serta dipertanggungjawabkan secara berjenjang kepada Menteri.

Dana Dekonsentrasi digunakan oleh Gubernur setelah adanya pelimpahan wewenang dari Menteri untuk kegiatan nonfisik seperti koordinasi, perencanaan, fasilitasi, pelatihan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Dana Tugas Pembantuan digunakan oleh Kepala Daerah/Kepala Desa setelah pelimpahan wewenang dari Menteri untuk membiayai belanja barang dan/atau belanja modal dengan keluaran fisik.

Belanja APBN diklasifikasikan ke dalam Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, dan Bantuan Sosial. Belanja Pegawai hanya boleh dibelanjakan dari Dana Pemerintah Pusat. Belanja Barang dapat dibelanjakan dari Dana Pemerintah Pusat, Dana Dekonsentrasi, dan/atau Dana Tugas Pembantuan. Belanja Modal hanya dapat dialokasikan dari Dana Pemerintah Pusat dan/atau Dana Tugas Pembantuan. Bantuan Sosial dapat dibelanjakan dari Dana Pemerintah Pusat, Dana Dekonsentrasi, dan/atau Dana Tugas Pembantuan.

Hibah dapat diberikan oleh Departemen kepada berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, satuan pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, dan organisasi masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan. Hibah disalurkan secara langsung oleh Departemen kepada penerima hibah.

","transitional_provisions","sanctions","1. Penyimpangan atas pelaksanaan Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGULATION
OF THE MINISTER OF NATIONAL EDUCATION
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 44 OF 2007
ON
ALLOCATION, CLASSIFICATION, EXPENDITURE MECHANISM,
AND ACCOUNTABILITY OF THE BUDGET
OF THE DEPARTMENT OF NATIONAL EDUCATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF NATIONAL EDUCATION,

\n\n \n \n

Whereas :

that in order to improve the smoothness and orderliness of the use of the state budget, it is necessary to regulate the allocation, classification, expenditure mechanism, and accountability of the budget of the Department of National Education;
that improving the smoothness and orderliness of the use of the budget is part of the effort to strengthen the governance of the Department of National Education as mandated in the Strategic Plan of the Department of National Education for 2005-2009;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a84849c2-78ea-46c3-8472-0d795f02662f","actionData","errors"]