[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a8471ceb-df29-4773-9154-42eb761437c6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2024","number","3","year","2024","published_date","2024-03-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"60ffbcec-c21d-40ca-ac1f-d9640b99ae0a","Kesejahteraan Sosial Masyarakat","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Bangka Belitung","place_of_enactment","Pangkal Pinang","theme","Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN-KESEJAHTERAAN-SOSIAL
2024
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 Nomor 1 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
ABSTRAK:	\n \n bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik \r\nIndonesia 1945 mengamanatkan negara bertanggung jawab \r\nuntuk melindungi segenap bangsa indonesia dan memajukan \r\nkesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial \r\nbagi seluruh rakyat indonesia. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di daerah, \r\nperlu dilakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara \r\nterencana, terarah, dan berkelanjutan yang diarahkan pada \r\npeningkatan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah \r\nKesejahteraan Sosial (PMKS) baik perseorangan, keluarga, \r\nkelompok masyarakat, serta peningkatan peran Potensi dan \r\nSumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah. \n Dasar Hukum PERDA ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 11 Thun 2005, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 , Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012. \n PERDA ini mengatur mengenai Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yakni meliputi ketentuan umum, asas, maksud, dan tujuan, penyelenggaraan kesejahteraan sosial, partisipasi masyarakat, sumber daya manusia dan sarana prasarana, pembinaan, dan ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2024. \n 15 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 Nomor 5 Seri E).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menjamin penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan masyarakat sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tujuannya meliputi peningkatan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup masyarakat, serta memulihkan fungsi sosial individu agar mandiri. Selain itu, peraturan ini bertujuan meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial, meningkatkan kemampuan dan tanggung jawab sosial dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, serta meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan kesejahteraan anak dan keluarga. Rehabilitasi sosial dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan koersif, serta ditujukan kepada individu, keluarga, dan masyarakat yang mengalami kondisi kemiskinan, ketelantaran, disabilitas, ketunaan sosial, serta yang memerlukan perlindungan khusus. Jaminan sosial dilaksanakan melalui bantuan sosial dan advokasi sosial. Pemberdayaan sosial diberikan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) agar mampu meningkatkan kualitas kebutuhan dasarnya secara mandiri, serta meningkatkan peran serta lembaga, masyarakat, dunia usaha, dan lembaga lainnya sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Perlindungan sosial diberikan kepada PPKS yang menghadapi intervensi pekerjaan sosial akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam.

Peraturan ini juga mengatur partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang dapat dilakukan oleh perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial, dan relawan sosial. Sumber daya manusia yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial terdiri atas tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial, relawan sosial, dan penyuluh sosial. Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan terhadap aktivitas pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan kewenangannya.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BANGKA BELITUNG ISLANDS PROVINCE
NUMBER 3 OF 2024
ABOUT
SOCIAL WELFARE ADMINISTRATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF BANGKA BELITUNG ISLANDS,

Considering:

that Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia mandate the state to be responsible for protecting the entire Indonesian nation and promoting public welfare in order to realize social justice for all Indonesian people;
that in order to improve social welfare in the region, it is necessary to carry out social welfare administration in a planned, directed, and sustainable manner that is directed at improving the social welfare of Persons with Social Welfare Problems (PMKS) both individually, families, community groups, as well as increasing the role of Social Welfare Potential and Resources (PSKS);
that the implementation of social welfare services is carried out simultaneously through a system of social

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a8471ceb-df29-4773-9154-42eb761437c6","actionData","errors"]