[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a8375aa6-5a2a-431c-b138-34ddfbc14874","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lamandau Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Di Kabupaten Lamandau","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau Nomor 9 Tahun 2017","number","9","year","2017","published_date","2017-12-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Lamandau","place_of_enactment","Nanga Bulik","theme","Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Di Kabupaten Lamandau","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

usaha mikro, kecil dan menengah
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2017/163
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Di Kabupaten Lamandau
ABSTRAK:	\n \n bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memiliki peran \r\ndan kedudukan yang strategis dalam membangun\r\nketahanan ekonomi masyarakat melalui penciptaan\r\nlapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan. Di Daerah Kabupaten Lamandau terdapat pelaku\r\nUsaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang perlu diberdayakan\r\ndalam suatu sistem pengelolaan Usaha Mikro, Kecil dan\r\nMenengah guna mempercepat pertumbuhan perekonomian\r\ndaerah dan percepatan pencapaian kesejahteraan\r\nmasyarakat \n Pasal 18 ayat (2) dan ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009; Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15\r\nTahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1\r\nTahun 2013 \n BABI\r\nKETENTUAN UMUM ;\r\nBABII \r\nKRITERIA USAHA;\r\nBAB Ill \r\nPRINSIP PEMBERDAYAAN ;\r\nBAB IV \r\nPENGEMBANGAN USAHA;\r\nBAB V \r\nPERENCANAAN ;\r\nBAB VI\r\nPEMBIAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN PENJAMINAN;\r\nBAB VII\r\nPEMBIAYAAN DAN JAMINAN USAHA MENENGAH ;\r\nBAB VIII\r\nKEMITRAAN ;\r\nBAB IX \r\nPERIZINAN ;\r\nBAB X \r\nKELEMBAGAAN ;\r\nBAB XI\r\nPEMBINAAN DAN PENGAWASAN;\r\nBAB XII \r\nPENDANAAN ;\r\nBAB XIII \r\nKETENTUAN SANKSI ADMINISTRASI;\r\nBAB XIV KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2017. \n 23 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Lamandau. Latar belakangnya adalah peran strategis UMKM dalam membangun ketahanan ekonomi masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan menanggulangi kemiskinan. Peraturan ini mengatur pengelolaan UMKM untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ketentuan substansial mencakup:

Kriteria UMKM berdasarkan kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan.
Prinsip pemberdayaan UMKM yang meliputi penumbuhan kemandirian, kebersamaan, kewirausahaan, kebijakan publik yang transparan dan berkeadilan, pengembangan usaha berbasis potensi daerah, peningkatan daya saing, serta perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian yang terpadu.
Fasilitasi pengembangan UMKM dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi.
Perencanaan pengelolaan UMKM yang melibatkan semua pemangku kepentingan, dengan rencana jangka menengah (5 tahun) dan jangka panjang (15 tahun).
Penyediaan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil, serta penjaminan pinjaman dari bank dan lembaga keuangan bukan bank.
Pembangunan kemitraan antara UMKM dengan usaha menengah dan usaha besar.
Perizinan usaha yang meliputi bentuk izin usaha, penyederhanaan tata cara perizinan, tata cara permohonan izin usaha, biaya perizinan, dan informasi izin usaha.
Pengembangan kelembagaan UMKM melalui koperasi, sentra, klaster, dan kelompok.
Pembinaan dan pengawasan pemberdayaan UMKM oleh Bupati.

\n","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap pelaku UMKM yang melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (1), Pasal 32 dan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi administrasi.\n2. Sanksi administrasi dapat berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, pembekuan izin usaha, atau pencabutan izin usaha.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF LAMANDAU
CENTRAL KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF LAMANDAU REGENCY
NUMBER 09 OF 2017
ABOUT
EMPOWERMENT OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
IN LAMANDAU REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF LAMANDAU,

\n\n \n \n

Considering:

that Micro, Small, and Medium Enterprises have a strategic role and position in building community economic resilience through job creation and poverty reduction
that in the Lamandau Regency Area there are Micro, Small and Medium Enterprises, which need to be empowered in a Micro, Small and Medium Enterprise management system in order to accelerate regional economic growth and accelerate the achievement of community welfare;
that based on the provisions of Law Number 20 of 2008 concerning Micro, Small and Medium Enterprises, the Regional Government according to its authority has an obligation to organize Micro, Small and Medium

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a8375aa6-5a2a-431c-b138-34ddfbc14874","actionData","errors"]