[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a82f18d3-47f1-42e1-8e74-78c23d667082","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Satu Data Kepolisian Negara Republik Indonesia","short_title","Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022","number","4","year","2022","published_date","2022-03-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5e063e67-4fa7-4ce3-83b5-65c5017ee028","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia","short_name","Peraturan Polri","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"33f4f4d6-8665-42ff-8153-984d7700af8d","Integrasi Data Nasional","tags",[],"location","Kepolisian Negara Republik Indonesia","place_of_enactment","Jakarta","theme","Satu Data Kepolisian Negara Republik Indonesia","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

SATU DATA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2022
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia NO. 4, BN. 2022 No. 310 / www.peraturan.go.id
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia TENTANG Satu Data Kepolisian Negara Republik Indonesia
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk mendukung kebijakan tata kelola data\r\npemerintah dengan data yang berkualitas, mudah diakses \r\ndan dapat dibagipakaikan antar kementerian/lembaga \r\nmelalui satu data Indonesia, Kepolisian Negara Republik \r\nIndonesia mendukung penerapan sistem layanan data \r\ndengan mengintegrasikan data yang dimiliki Kepolisian \r\nNegara Republik Indonesia dalam satu data Indonesia;\r\nb. bahwa pengintegrasian data yang dimiliki Kepolisian \r\nNegara Republik Indonesia dalam satu data Indonesia \r\nbersumber dari data satuan kerja di lingkungan \r\nKepolisian Negara Republik Indonesia yang dilaksanakan \r\ndalam satu data Kepolisian Negara Republik Indonesia;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana \r\ndimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan \r\nPeraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang \r\nSatu Data Kepolisian Negara Republik Indonesia; \n Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian \r\nNegara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 4168);\r\n \n Penyelenggara satu data Polri terdiri dari Pengarah Data, Walidata dan Produsen Data. Pengarah data yaitu Kapolri, Walidata yaitu Divisi TIK Polri, Produsen data yaitu Satker pada tingkat mabes Polri dan Satker pada tingkat kewilayahan.\r\nSatu Data Polri diselenggarakan dengan kegiatan, perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data dan penyebarluasan data.\r\nPelaporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Satu Data Polri dilakukan setahun sekali disampaikan oleh walidata data kepada pengarah data, evaluasi dilakukan oleh tim ahli. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2022. \n 13 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Satu Data Kepolisian Negara Republik Indonesia diterbitkan untuk mendukung tata kelola data pemerintah yang berkualitas dan mudah diakses, serta untuk mengintegrasikan data Polri ke dalam Satu Data Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan di lingkungan Polri.

\n\n

Peraturan ini mengatur penyelenggaraan Satu Data Polri yang melibatkan Pengarah Data (Kapolri), Walidata (Divisi TIK Polri), dan Produsen Data (Satker tingkat Mabes Polri dan kewilayahan). Kapolri berwenang membentuk forum Satu Data Polri sebagai wadah koordinasi. Divisi TIK Polri bertugas mengumpulkan, memeriksa, dan menyebarluaskan data, menyusun standar data dan metadata, serta mengelola Portal Satu Data Polri. Satker di tingkat Mabes Polri bertugas mengolah dan menyampaikan data kepada Walidata, sementara Satker di tingkat kewilayahan mengumpulkan dan menyampaikan data kepada Satker pembina fungsi.

\n\n

Kegiatan Satu Data Polri meliputi perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data, dan penyebarluasan data. Perencanaan data mencakup penentuan daftar data dan data prioritas, serta penyusunan rencana aksi. Pengumpulan data dilakukan oleh Produsen Data sesuai standar yang ditetapkan. Walidata memeriksa kesesuaian data dengan prinsip Satu Data Polri. Penyebarluasan data dilakukan melalui Portal Satu Data Polri.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA
POLRI. One Data.

REGULATION OF THE INDONESIAN NATIONAL POLICE
NUMBER 4 OF 2022
REGARDING
ONE DATA OF THE INDONESIAN NATIONAL POLICE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

CHIEF OF THE INDONESIAN NATIONAL POLICE,

\n\n \n \n

Considering:

that to support government data governance policies
with high-quality, easily accessible data
and can be shared among ministries/institutions
through one data Indonesia, the Indonesian National Police
supports the implementation of data service systems
by integrating data owned by the Indonesian National Police
in one data Indonesia;
that the integration of data owned by the Indonesian
National Police in one data Indonesia
is sourced from work unit data within the
Indonesian National Police which is carried out
in one data of the Indonesian National Police;
that based on the considerations as
referred to in letters a and b, it is

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a82f18d3-47f1-42e1-8e74-78c23d667082","actionData","errors"]