[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a82d9d4e-6d6f-4c1f-a718-2166490b4444","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":89,"_94":89,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Modal Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Banten No. 7 Tahun 2011","number","7","year","2011","published_date","2011-11-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71,74],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik",{"_54":75,"_55":76,"_57":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Banten","place_of_enactment","Serang","theme","Penyelenggaraan Pelayanan Modal Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Penyelenggaraan Pelayanan Modal Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2011/NO.07
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Pelayanan Modal Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Provinsi Banten berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, perlu diselenggarakan pelayanan terpadu di bidang Penanaman Modal; \r\n b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal; \n Pasal 18 UUD 1945, UU No. 23 Tahun 2000, UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008, UU Nomor 25 Tahun 2007, UU No. 25 Tahun 2009, PP No. 665 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 45 Tahun 2008, Perpres No. 27 Tahun 2009, Permendagri No. 24 Tahun 2006, Permendagri No. 20 Tahun 2008, PErda Provinsi BAnten No. 4 Tahun 2008. \n Perda ini mengatur tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Ruang lingkup; 3. Jenis pelayanan terpadu datu pintu di bidang penanaman modal; 4. Sistem dan standar pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal; 5. Hak dan kewajiban; 6. Koordinasi di bidang penanaman modal; 7. Sumber daya manusia; 8. Keterbukaan Informasi; 9. Penanganan pengaduan; 10. Indek kepuasan masyarakat; 11. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan; 12. pelaporan; 13. Insentif; 14. Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n peraturan gubernur sebagai pelaksanan dari Perda, yang mengatur tentang: tatalaksana perizinan dan non perizinan; tata cara dan mekanisme pengaduan pelayanan perizinan dan non perizinan; tata cara pengendalian dan poengawasan; tata cara poemberian insentif dan kemudahan.\r\nperaturan pelaksanaan dari perda ini harus ditetapkan paling lama satu tahun terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan \n 25 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan badan usaha yang akan melakukan kegiatan penanaman modal di Provinsi Banten. Tujuannya adalah memberikan kecepatan, ketepatan, kesederhanaan, transparansi, dan kepastian hukum dalam melakukan kegiatan usaha, serta memberikan kepastian waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal kepada masyarakat.

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal berasaskan kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama, dan efisiensi berkeadilan. Ruang lingkup PTSP meliputi berbagai bidang seperti penanaman modal, perindustrian dan perdagangan, kebudayaan dan pariwisata, pendidikan, koperasi, tenaga kerja dan transmigrasi, pertambangan dan energi, kesehatan, pertanian dan peternakan, kehutanan, sosial, sumber daya air, serta bina marga dan tata ruang. PTSP dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD).

Jenis pelayanan PTSP meliputi pelayanan perizinan dan non perizinan. Pelayanan perizinan mencakup izin prinsip penanaman modal baru dan perluasan, izin usaha, izin perubahan, izin usaha penggabungan, dan izin usaha di dalam atau di luar kawasan industri. Pelayanan non perizinan meliputi berbagai rekomendasi seperti pendaftaran usaha jasa perjalanan wisata, penyedia akomodasi, makanan dan minuman, kawasan pariwisata, transportasi wisata, daya tarik wisata, penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, pramuwisata, pertemuan, perjalanan intensif, konferensi dan pameran, konsultan pariwisata, informasi pariwisata, wisata tirta, dan spa.

PTSP dilaksanakan melalui sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik, serta penerapan mekanisme kerja dan tatalaksana jenis pelayanan perizinan dan non perizinan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Badan berhak menolak permohonan izin jika persyaratan tidak lengkap dan berkewajiban memberikan pelayanan sesuai asas dan standar pelayanan, mengembangkan sistem pelayanan informasi secara elektronik, menyelenggarakan pelatihan dan bantuan teknis, serta melakukan pengembangan sumber daya manusia. Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan dan non perizinan paling lama 15 hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan lengkap.

Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan berdasarkan asas dan standar pelayanan, akses informasi sistem on-line, serta data dan informasi perizinan dan non perizinan penanaman modal. Masyarakat wajib mematuhi persyaratan perizinan dan non perizinan. Badan melakukan koordinasi dengan pemerintah dan perangkat daerah lainnya dalam perencanaan dan pengawasan. Pegawai yang ditugaskan di Badan harus memiliki kompetensi dan dapat diberikan tunjangan khusus. Badan menyediakan informasi yang akurat dan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik, serta menyelenggarakan sistem informasi pelayanan perizinan secara elektronik.

Pemohon dapat menyampaikan pengaduan jika Badan tidak melaksanakan pelayanan sesuai norma, standar, dan prosedur. Badan wajib menanggapi dan menindaklanjuti pengaduan. Untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat, dilakukan survei secara periodik. Gubernur melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu. Badan bersama perangkat daerah lainnya melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap penertiban perizinan dan non perizinan. Kepala Badan membuat laporan tertulis penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu kepada Gubernur dan kementerian teknis terkait. Setiap calon investor dapat diberikan insentif dan kemudahan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BANTEN PROVINCE
NUMBER 7 OF 2011
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF ONE-STOP SERVICE
IN THE FIELD OF INVESTMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF BANTEN,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that in order to improve the quality of public service in Banten Province based on the principles of good governance, it is necessary to organize integrated services in the field of Investment; \n that based on the considerations as intended in letter a, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning the Implementation of One-Stop Service in the Field of Investment; \n \n
In view of:	\n \n Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; \n Law Number 23 of 2000 concerning the Establishment of Banten Province; (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2000 Number 182, Supplement to the State Gazette of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a82d9d4e-6d6f-4c1f-a718-2166490b4444","actionData","errors"]