[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a80a7190-1613-4b23-bb93-165e52784b1f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Balangan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan masyarakat","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan Nomor 6 Tahun 2022","number","6","year","2022","published_date","2022-10-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"b2a58e98-0a7f-43b0-b4c1-8b4641d0209e","Layanan Umum Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Balangan","place_of_enactment","Paringin","theme","Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan masyarakat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Badan Layanan Umum
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2022/NO.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan masyarakat
ABSTRAK:	\n \n Bahwa tatanan kehidupan masyarakat yang tentram dan tertib serta berwawasan lingkungan akan menunjang pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan;\r\nBahwa Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta pelindungan masyarakat memerlukan adanya peran dari Pemerintah Daerah agar tercipta stabilitas kehidupan Masyarakat;\r\nBahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf e dan ketentuan Lampiran huruf E Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta pelindungan masyarakat merupakan\r\nurusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;\r\nBahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud , perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan masyarakat; \n Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; . Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; . Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021. \n PERATURAN BUPATI INI MENERAPKAN TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT DENGAN SISTEMATIKA KETENTUAN UMUM; TUGAS DAN KEWENANGAN; KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM; PERAN SERTA MASYARAKAT; PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT OLEH PEMERINTAH DESA; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; PENGHARGAAN; PENDANAAN; SANKSI ADMINISTRATIF; KETENTUAN PENYIDIKAN; KETENTUAN PIDANA DAN KETENTUAN PENUTUP. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2022. \n 24 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 108).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Kabupaten Balangan. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib, dan berwawasan lingkungan yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Peraturan ini juga diperlukan karena peraturan sebelumnya dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Bupati memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta memberikan perlindungan masyarakat, termasuk mengambil tindakan dalam keadaan mendesak seperti kerusuhan massal dan gangguan keamanan. Penyelenggaraan ini dibantu oleh Camat, Lurah/Kepala Desa, dan Satpol PP. Satpol PP memiliki tugas utama menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Mereka berwenang melakukan tindakan penertiban nonyustisial, menindak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, melakukan penyelidikan, dan tindakan administratif.

Peraturan ini mengatur berbagai larangan terkait gangguan sosial kemasyarakatan (seperti merekrut pengemis, menjual minuman keras ilegal), gangguan di lingkungan permukiman (seperti membuat kebisingan, membuang sampah sembarangan), gangguan estetika ruang publik (seperti vandalisme, pemasangan iklan ilegal), gangguan perilaku sosial di ruang publik (seperti mengemis, mengamen), gangguan ruang manfaat jalan (seperti menutup jalan, parkir liar), gangguan manfaat drainase (seperti membuang sampah ke drainase), gangguan pada taman dan jalur hijau (seperti merusak tanaman), dan gangguan manfaat pada sungai, danau, waduk, dan irigasi (seperti membuang sampah ke sungai).

Masyarakat dapat berperan serta dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum, termasuk melaporkan pelanggaran. Pemerintah Desa juga memiliki peran dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di tingkat desa.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 14, 16, 17, 19, 22, 23, dan 24 dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan atau tertulis.\n2. Badan hukum yang melanggar Pasal 11, 14, 16, 17, 19, 22, 23, dan 24 dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran, penghentian kegiatan, pencabutan izin, denda administratif, atau sanksi lain sesuai peraturan.\n3. Pelanggaran terhadap Pasal 11, 24, dan 25 diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF BALANGAN
THE PROVINCE OF SOUTH KALIMANTAN

REGIONAL REGULATION OF BALANGAN REGENCY
NUMBER 6 OF 2022
ON
THE IMPLEMENTATION OF PUBLIC PEACE AND
ORDER AND COMMUNITY PROTECTION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BALANGAN,

Considering :

that an orderly and peaceful community life with an environmental perspective will support sustainable development;
that Public Peace and Order and community protection require the role of the Regional Government in order to create stability in community life;
that based on Article 12 paragraph (1) letter e and the provisions of Attachment letter E of Law Number 23 of 2014 on Regional Government as amended several times most recently by Law Number 1 of 2022 on Financial Relations Between the Central Government and Regional Governments, Public Peace and Order and community protection are mandatory affairs related to basic services that must be carried out by the Regency

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a80a7190-1613-4b23-bb93-165e52784b1f","actionData","errors"]