Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kediri No. 13 Tahun 2011

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil di Kabupaten Kediri. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan kelancaran dan ketertiban pelayanan pendaftaran penduduk, administrasi penduduk, dan proses pencatatan sipil, serta untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Obyek retribusi meliputi penerbitan dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Bertempat Tinggal, dan akta catatan sipil (akta perkawinan, perceraian, pengakuan anak, penggantian nama bagi WNA, dan kematian). Subyek retribusi adalah orang pribadi yang memperoleh manfaat dari jasa pencetakan dokumen-dokumen tersebut. Retribusi digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah dan jenis kartu serta dokumen Catatan Sipil yang diterbitkan. Prinsip penetapan tarif retribusi memperhatikan biaya pencetakan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian pelayanan. Wajib retribusi dikenakan kewajiban membayar retribusi yang terutang sekaligus di muka. Jika wajib retribusi tidak membayar tepat waktu, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% setiap bulan.

(-)

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.